Main Menu

KPK Periksa Mantan Ketua Banggar Soal e-KTP

Iwan Sutiawan
02-02-2017 10:35

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mirwan Amir untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). "Mirwan Amir diperiksa untuk tersangka S [Sugiharto]," kata Febri Diansyah, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Kamis (2/2).

Selain politikus dari Paratai Demokrat, penyidik juga memanggil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini, Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain, serta mantan anggota DPR Djamal Aziz.

Dalam kasus e-KTP, KPK baru menetapkan dua orang tersangka, yakni mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman; dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto.

KPK menetapkan Sugiharto dan Irman sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan wewenang dan menggelembungkan harga (mark up) sehingga merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,3 trilyun.

Atas perbuatan itu, KPK menyangka Sugiharto dan Irman melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pemerintah telah membayar lunas proyek e-KTP senilai Rp 5,9 trilyun kepada konsorsium yang terdiri dari Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Arthaputra.

KPK sudah menyita uang cash dan rekening dengan nilai total Rp 247 milyar dari perorangan maupun korporasi. Jumlah itu terdiri dari Rp  206,9 milyar, SGD 1.132, dan US$ 3,036,715. Jumlah itu masih jauh dari total kerugian negara dalam kasus ini yakni Rp 2,3 trilyun.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief
Iwan Sutiawan
02-02-2017 10:35