Main Menu

Pembela Ahok Minta Hakim Nyatakan Ahli Agama Tak Kredibel

Iwan Sutiawan
13-02-2017 14:08

Jakarta, GATRAnews - Tim kuasa hukum terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menyidangkan perkara penodaan agama kliennya, menyatakan bahwa ahli agama Islam Muhammad Amin Suma, tidak kredibel. "Kami mohon hakim berkenan keberatan kami ahli ini dinyatakan sebagai ahli tidak kredibel," kata kuasa hukum Ahok, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (13/2).

Tim kuasa hukum Ahok menilai, Muhammad Amin Suma, yang menjabat wakil ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini tidak independen, karena terkait penerbitan sikap keagamaan MUI soal pernyataan Ahok.

"Di mana di dalam pembahasan ini, ahli di dalamnya ikut menyumbangkan pikirannya dan memimpin pertemuan," kata kuasa hukum terdakwa.

Selain itu, tim kuasa hukum terdakwa Ahok juga menilai, Amin, yang merupakan Guru Besar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ini, mempunyai kepentingan dalam perkara ini, sehingga pendapatnya tidak perlu dipertimbangkan.

Atas permohonan ini, jaksa penuntut umum Kejari Jakut yang dipimpin Ali Mukartono membantah pendapat tim kuasa hukum terdakwa Ahok. Ahli dihadirkan dalam sidang ini merupakan permintaan dari penyidik yang secara resmi mengirimkan surat kelembagaan secara tertulis ke MUI.

"Bahwa MUI organisasi yang terdiri dari beberapa ormas besar Islam lainnya, dan itu yang cerminkan umat Islam," kata salah seorang jaksa.

Atas pro-kontra antara kuasa hukum dan jaksa di awal persidangan ini, majelis hakim memutuskan untuk meminta keterangan atau pendapat dari ahli Amin.

"Majelis berpendoman tetap memeriksa ahli, akan tetapi mengenai dipakai atau tidaknya [pendapat ahli], akan kami pertimbangkan dalam putusan," ujar hakim.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum Kejari Jakut mendakwa Ahok melakukan penodaan agama dan menjeratnya dengan dakwaan alternatif. Dakwaan altenatif pertama, yakni melanggar Pasal 156a KUHP. Dakwaan alternatif keduanya, melanggar Pasal 156 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
13-02-2017 14:08