Main Menu

KY Harus Awasi Sidang Perkara Korupsi e-KTP

Iwan Sutiawan
04-03-2017 20:41

Jakarta, GATRAnews - Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia ICW Tama S Langkun meminta agar Komisi Yudisial (KY) mengawasi majelis hakim yang akan menyidangkan perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, mulai Kamis pekan depan (9/3).

 

"Kalau  sudah diumumkan nama-nama hakimnya, ini jadi masukan untuk KY untuk mengawasi," kata Tama, di Jakarta, Sabtu (4/3).

Menurut Tama, KY harus mengawasi majelis hakim untuk memastikan persidangan berjalan sesuai dengan aturan, atau tidak ada pelanggaran-pelanggaran dalam menegakkan hukum. Terlebih, e-KTP merupakan perkara besar.

"Perkara sangat sensitif, kerugian negaranya sampai Rp 2,3 trilyun. Ini perkara besar, sehingga ada kewajiban dan tanggung jawab KY untuk awasi majelis hakim yang akan menyidangkan," tandasnya.

Sedangkan saat ditanya apakah ICW mempunya rekam jejak kelima hakim yang akan menyidangkan perkara e-KTP yang membelit terdakwa Sugiharto dan Irman, yakni John Halasan Butar Butar, Franki Tambuwun, Emilia, Anshori, dan Anwar, Tama mengatakan, ICW belum mempunyai data.

"Ketika kita pantau vonis-vonis ini [vonis pengadilan tindak pidana korupsi], kita belum melakukan pengecekan nama-nama hakimnya, background-nya. Kalaupun sudah diumumkan [hakimnya], ini jadi masukan untuk KY untuk mengawasi," ujarnya.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta akan menggelar sidang perdana kasus korupsi e-KTP yang membelit terdakwa Sugiharto dan Irman, hari Kamis lusa (9/3), dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Humas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Yohanes Priana, Jumat (3/3), mengatakan, sidang Kamis lusa itu majelis hakimnya terdiri dari Hakim John Halasan Butar Butar, Franki Tambuwun, Emilia, Anshori, dan Anwar.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menetapkan jadwal sidang dan susunan majelis hakim setelah jaksa penuntut umum KPK melimpahkan perkara e-KTP yang membelit mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman; dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto, ke pengadilan.

Perkara ini bermula setelah KPK menetapkan Irman dan Sugiharto sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan wewenang dan menggelembungkan harga (mark up) sehingga merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,3 trilyun.

KPK menyangka Sugiharto dan Irman melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan

Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
04-03-2017 20:41