Main Menu

Anas Bantah Demokrat Kawal Anggaran e-KTP

Iwan Sutiawan
07-04-2017 09:48

Jakarta, GATRAnews - Mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum membantah kabar yang menyebutkan bahwa partainya mengawal anggaran e-KTP di DPR. Menurutnya, tidak ada instruksi khusus kepada Fraksi Partai Demokrat untuk mengawal anggaran tersebut. Hal itu ditegaskannya, dalam kesaksiannya pada sidang korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (6/4).

"Saya kira tidak, tidak ada perintah instruksi atau tugas Fraksi Partai Demokrat untuk mengawal anggaran," kata Anas.

Anas juga mengaku tidak mengetahui soal istilah "mengawal anggaran". "Karena yang saya tahu dibahas di APBN bentuknya RAPBN dan disahkan jadi APBN. Saya tidak pernah dengar di DPR mengawal anggaran," ujarnya.

Menurut Anas, tidak perlu harus mengawal anggaran, karena RAPBN yang diajukan baik oleh kementerian dan lembaga, programnya sudah sangat rinci dan mencantumkan alasannya. "Jadi tidak perlu ada pengawalan anggaran, itu yang saya tahu," katanya.

Pada kesempatan ini, Anas juga mengaku tidak mengetahui Muhammad Nazaruddin selaku bendahara umum Partai Demokrat, menerima uang dari sejumlah pihak, karena tidak memerintahkan yang bersakutan untuk menerima uang.

"Saya tidak pernah perintah Nazaruddin atau orang lain terkait e-KTP atau proyek-proyek apapun," kata Anas yang menjalani pemeriksaan dengan Setya Novanto karena sama-sama mantan ketua fraksi.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
07-04-2017 09:48