Main Menu

APPKSI Minta KPK Usut Subsidi Dana Sawit untuk Biodiesel

Iwan Sutiawan
04-05-2017 23:15

Komisi Pemberantasan Korupsi (GATRAnews/Adi Wijaya/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus penyelewengan alokasi dana sawit untuk subsidi biodiesel (biofuel) kepada industri biofuel. Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional APPKSI M Muhammadyah, di Jakarta, Kamis (4/5), mengatakan, pihaknya meminta KPK untuk menelisik dana tersebut karena jumlahnya cukup signifikan.

Dana yang berhasil dihimpun dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit melalu pungutan ekspor crude palm oil (CPO), lanjut Muhammadyah, tahun 2015 mencapi Rp 2,7 trilyun dan Rp 11,7 trilyun untuk 2016.

Dari realisasi penerimaan pada tahun 2016 sejumlah Rp 11,7 trilyun itu mayoritas digunakan untuk menutupi subsidi atau pengolahan biodiesel dalam program pencampuran 20% bahan bakar nabati kedalam solar (B20), yakni mencapai Rp 10,6 trilyun.

Sementara untuk penggunaan dana perkebunan atau sawit sebagaimana perintah UU Perkebunan, seperti replanting, subsidi bibit dan pupuk, promosi, pembangunan sarana dan sarana perkebunan sawit nyaris tidak ada.

"Bahkan seperti subsidi pupuk dan bibit tidak kunjung dibiayai. Misalnya untuk replanting bagi kebun milik petani [perkebunan rakyat] tidak kunjung juga dikucurkan," ujar Muhammadyah.

Menurutnya, dana tersebut baru akan dikucurkan dengan ketentuan petani akan dikenakan bunga komersil perbankan hingga 16% per tahun. Tentunya, ketentuan ini sangat memberatkan petani kelapa sawit.

Tata kelola dana yang dihimpun dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang dikenal dengan Crude Palm Oil Supporting Fund (CSF) atau dana sawit sejak disahkannya ketentuan yang mengatur hal itu oleh pemerintah pada medio tahun 2015 hingga saat ini, ternyata menimbulkan beragam permasalahan.

Permasalahan itu terjadi, lanjut Muhammadyah, mulai dari dasar hukum perumusan peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang memperluas makna penggunaan dana sawit, hingga dalam implementasi pengelolaan atau penggunaannya-pun terdapat masalah yang cukup serius.

Menurut Muhammadyah, praktik pungutan ekspor CPO itu telah merugikan sekitar empat juta rakyat Indonesia yang hidupnya mengandalkan dunia perkebunan di sektor kelapa sawit.

Atas dasar alasan itu pula, APPKSI mendesak DPR segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelapa Sawit yang berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga dapat menghapuskan kemiskinan sebagaimana mandat dari tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
04-05-2017 23:15