Main Menu

Kritik Pedas Fahri Hamzah Untuk Dirjen Pajak Hingga KPK

Wem Fernandez
11-05-2017 15:52

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (GATRAnews/Wem Fernandez/HR02)

 

Jakarta,GATRAnews-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Fahri Hamzah, mewanti-wanti Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tak menyeret wajib pajaknya dengan kasus suap pajak dengan terdakwa Handang Soekarno. 

 

Dalam sidang yang menghadirikan terdakwa Handang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu, (10/5), kemarin, nama Fahri dan koleganya di pimpinan DPR, Fadli Zon kembali disebut. Hal ini diketahui setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) menunjukan barang bukti berupa nota dinas Handang. 

 

Bagi Fahri, tidak ada relevansinya wajib pajak miliknya dengan kasus suap pajak ini. "Saya mau tanya kenapa KPK menyeret ranah perpajakan ini ke ruang sidang? Apalagi kepada orang yang seperti saya sudah ikut tax amnesty. Apakah betul ini adalah policy dari Direktorat Jenderal Pajak, bahwa masalah pajak ini mau dibuka kembali,?" tegasnya di Media Center DPR RI, Nusantara III, Senayan, Rabu, (10/5), kemarin. 

 

Politisi PKS ini menambahkan, menggunakan kewajiban pajak untuk kriminalisasi dirinya adalah kejahatan terbuka yang dilakukan oleh pejabat negara dan penegak hukum. Prilaku seperti ini yang justru melumpuhkan ekonomi bangsa. 

 

Fahri juga siap buka-bukaan soal perjalanan wajib pajaknya sampai mengikuti tax amnesty tersebut. Tetapi, pemerintahan juga harus terbuka, berapa hasil dari tax amnesty yang diterima. 

 

"Saya minta pemerintah juga jujur sekarang, pendapatan pajak kita melalui tax amnesty berapa? Piutang pajak kita berapa (dan) yang seharusnya berapa? Tercapai tidak?Apa ini boleh diaudit oleh BPK sehingga kita tahu betul? Tapi kalau persoalan pajak saya ini mau dipakai utntuk mengkriminalisasi saya, ayo kita lihat ke belakang semua. Saya siap, saya berani," tegas Fahri. 

 

Menurut Fadli, sejak 2004 lalu, segala tanggungjawabnya dalam pajak telah diurus oleh konsultan profesional sampai keikut sertaan dalam program tax amnesty. 

 

"Jadi saya memberikan warning kepada Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan dan para pejabat pajak, jangan main-main dengan menggunakan data pajak orang untuk kriminalisasi. Kalau mau terbuka, ayo terbuka sampai belakang," ucap dia. 


 

 

Reporter : Wem Fernandez 

Wem Fernandez
11-05-2017 15:52