Main Menu

Ketua Komisi B DPRD Jatim Tersangka KPK, Residivis Kasus Korupsi

Iwan Sutiawan
06-06-2017 21:29

Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Mochamad Basuki (ANTARA/Sigid Kurniawan/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur dari Fraksi Partai Gerindra, Mochamad Basuki, salah satu tersangka kasus suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Timur, merupakan residivis kasus tindak pidana korupsi.



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan residivis korupsi itu kembali mengulangi perbuatannya. Karena itu, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Selasa petang (6/6), mengimbau agar masyarakat tak lagi memilih calon yang pernah terbelit korupsi.

"MB [Mochamad Basuki] pernah terlibat kasus yang lain. Ya ini sangat disesalkan," kata Laode menjawab pertanyaan wartawan soal Mochamad Basuki.

Sedangkan apakah nantinya KPK akan menuntut tersangka Mochamad Basuki dengan tuntutan yang lebih berat atau maksimal mengingat yang bersangkutan tidak jera, itu akan menjadi pertimbangan lembaga antirasuah.

"Apakah [status residivis] ini akan dijadikan sebagai hal yang memberatkan, nanti akan dipikirkan oleh penyidik dan penuntut di KPK," ujar Syarif.

Sebelumnya, Mochamad Basuki tersangkut kasus korupsi tentang surat keputusan (SK) Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tunjangan Kesehatan dan SK Nomor 09 terkait Biaya Operasional saat menjabat Ketua DPRD Surabaya.

Sedankan dalam kasus saat ini, KPK menetapkan Mochamad Basuki sebagai tersangka kasus suap terkait tugas pengawasan dan pemantauan terhadap revisi peraturan daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif serta penggunaan anggaran tahun 2017.

Selain Mochamad Basuki, KPK juga menetapkan 5 orang tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Provinsi Jatim, Bambang Heryanto; Kadis Peternakan, Rohayati; dua Staf DPRD Jatim, Rahman Agung dan Santoso; serta ajudan Kadis Pertanian, Anang Basuki Rahmat.

Penetapan tersangka ini merupakan hasil OTT KPK di Jawa Timur, Senin (5/6). Selain menangkap 7 orang, Satgas KPK menyita uang Rp 150 juta. "Kami mengamankan uang sebesar Rp 150 juta dari tangan RA [Rahman Agung] di ruang Komisi B Jawa Timur, berupa pecahan Rp 100.000," ujar Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK.

Uang sejumlah Rp 150 juta yang disitia itu merupakan bagian dari pembayaran triwulanan kedua dengan total komitmen fee sebesar Rp 600 juta di setiap kepala dinas terkait.

Uang suap tersebut diberikan kepada Anggota DPRD Jawa Timur berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan tentang penggunaan anggaran tahun 2017.

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangka Bambang Heryanto, Anang Basuki Rahmat, dan Rohayati selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b dan atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan untuk Mochammad Basuki, Santoso, dan Rahman Agung selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.‎


Reporter: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
06-06-2017 21:29