Main Menu

KPK Kumpulkan Bukti Pihak yang Bersama-Sama Korupsi e-KTP

Iwan Sutiawan
07-07-2017 09:33

Juru bicara KPK Febri Diansyah (GATRAnews/Adi Wijaya/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan bukti-bukti untuk menetapkan pihak-pihak yang diduga turut bersama-sama melakukan korupsi dan diperkaya dari proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,3 trilyun.



"Terkait dengan pengembangan perkara apakah tersangka baru atau lainnya, itu kita lakukan bila ada bukti permulaan yang cukup," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Jumat (7/7).

KPK meyakini sejumlah pihak terlibat dalam kasus korupsi e-KTP senilai Rp 5,9 trilyun itu. Terlebih jaksa penuntut umum KPK dalam surat dakwaan dan tuntutan terhadap Irman dan Sugiharto sudah menyampaikan konstruksi dasar soal pihak-pihak yang diduga turut bersama-sama dan diperkaya.

"Kita sudah lakukan pemeriksaan dan KPK yakin ada sejumlah pihak baik terdakwa atau pihak lain yang diduga melakukan bersama-sama. Tentu itu menjadi satu point dalam pengembangan perkara yang kita lakukan," katanya.

Dalam surat tuntutan terhadap Irman dan Sugiharto, jaksa penuntut umum KPK menyebut keduanya melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek e-KTP bersama-sama Andi Agustinus alias Andi Narogong, Isnu Edhi Wijaya, Diah Anggraini, Setya Novanto, dan Drajat Wisnu Setiawan.

Terdakwa Irman dan Sugiharto melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Adapun pihak yang diuntungkan atau diperkaya adalah Gamawan Fauzi, Diah Anggraini, Drajat Wisnu Setyawan beserta 6 orang panitia pengadan.

Kemudian Husni Fahmi beserta 5 orang anggota tim teknis, Johannes Marliem, Anas Urbaningrum, Marzuki Alie, Olly Dondokambey, Melchias Marcus Mekeng, Mirwan Amir, Tamsil Lindrung, Taufik Effendi, Teguh Juwarno, dan Chairuman Harahap.

Selanjutnya, Ganjar Pranowo, Arif Wibowo, Mustoko Weni, Rindoko, Jazuli Juwaeni, Agun Gunandjar Sudarsa, Ignatius Mulyono, Miryam S Haryani, Nu'man Abdul Hakim, Abdul Malik Harmaen, Jamal Aziz, Markus Nari, Yasonna Hamonangan Laoly, dan 37 anggota Komisi II DPR RI lainnya.

Adapun korporasi yang diperkaya yakni Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI), PT Len Industri, PT Quadra Solution, PT Sandipala Artha Putra, PT Sucofindo, manajemen bersama PNRI sehingga merugikan keuangan negara Rp 2.314.904.234.275,39 (Rp 2,3 trilyun).


Reporter: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
07-07-2017 09:33