Main Menu

Pemerintah Setujui Rekrut 1.684 Hakim Baru

Andhika Dinata
14-07-2017 17:39

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur (Dok Gatra/AK9)

Jakarta, GATRAnews - Selama kurun tujuh tahun terakhir, Mahkamah Agung (MA) hampir tak pernah menambah jumlah hakim. Maka pertengahan tahun ini keran pembukaan formasi “sang pengadil” di lembaga yudikatif itu kembali dibuka.

 

KemenpanRB menyetujui 1.684 calon hakim baru. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, di sela jumpa pers Pengadaan CPNS 2017 bagi Tenaga Hakim, Imigrasi dan Petugas Lapas di Kantor Kemenpan RB, Selasa lalu (11/7).


“KemenpanRB sudah merencanakan sekaligus menyetujui formasi untuk tambahan PNS untuk calon hakim,” tutur Asman. Jumlah formasi 1.684 calon yang disetujui itu terbagi atas calon hakim pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.

 

Dari sejumlah tersebut, terang Asman, pihaknya akan memberi prioritas terhadap kandidat calon hakim dengan kualifikasi cumlaude. Prioritas lainnya yakni mengutamakan putra-putri terbaik Papua untuk distribusi penempatan.


Asman juga menyebutkan seleksi yang dilakukan kali ini akan dilakukan secara obyektif dan bersih dari “katabelece” alias uang pelicin. “Pelaksanaan seleksi dilakukan dengan prinsip kompetitif, adil, transfaran, serta bersih dari unsur KKN,” katanya.

 

Selain menambah calon hakim, tahun ini Kemenpan RB juga membuka formasi untuk pegawai Kemenkumham sejumlah 17.526 jabatan. Penambahan calon hakim dan PNS Kemenkumham tersebut terang Asman guna mengatasi krisis hakim dan meningkatkan kualitas layanan dunia hukum dan peradilan.


Ia juga menyebutkan sebagaimana seleksi PNS pada umumnya, seleksi calon hakim juga akan menggunakan sistem aplikasi CAT (Computer Assisted Test). Jadi proses seleksi dilakukan secara terukur dan terbuka, dengan melibatkan panitia seleksi nasional (Panselnas). “Jadi prosesnya kita lakukan secara terbuka”.


Mengomentari jumlah 1.684 calon hakim yang disetujui Kemenpan RB, Asman menyebutkan hal tersebut sudah berdasarkan kajian dan evaluasi antara Kemenpan RB dan Mahkamah Agung.

 

“Ini persiapannya cukup panjang. Jadi dari segi hukum, dari segi kebutuhan sudah kita kaji semua,” tukasnya kepada GATRA. Bahkan, menurutnya, untuk menentukan jumlah formasi fixed, pihaknya juga membangun koordinasi dengan Kementerian Keuangan.


“Kita juga melihat kemampuan keuangan Pemerintah. Ini bukan hanya kajian antara kami (Kemenpan) dengan MA, tapi juga Kemenkeu karena ini menyangkut anggaran,” sambungnya. Menurutnya dengan adanya rekrutmen hakim yang dilakukan MA secara internal tidak meyalahi aturan yang ada semisal UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

 

“Semuanya sudah kita kaji. Insyaallah tidak bertubrukan (aturan),” ujarnya.


Sementara itu Dirjen SDM dan Aparatur KemenpanRB, Setiawan Wangsaatmaja, memberikan pandangan bahwa rekrutmen yang dibuka saat ini adalah rekrutmen terhadap calon hakim. Mereka yang sudah dinyatakan lulus harus pula menempuh program keahlian sebelum ditempatkan di meja pengadilan.

 

“Supaya tidak salah tangkap yang kita rekrut ini adalah calon hakim, bukan hakimnya. Mereka akan mengikuti proses berikutnya”. Proses seleksi ini terang Setiawan akan menghasilkan kandidat hakim dari jalur ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

 

Politisi PKS Ingatkan Anggaran Sedang Seret


Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil menyebutkan langkah yang dilakukan Pemerintah saat ini cukup diapresiasi mengingat saat ini sedang terjadinya krisis hakim. “Kalau kita melihat jumlah yang dibuka relatif banyak untuk mengisi kekosongan lebih dari 5 tahun tidak ada rekrutmen”, tandasnya kepada GATRA.


Legislator PKS itu menyebutkan seleksi hakim nantinya harus memperhatikan kesempatan yang merata di semua daerah dan untuk semua kalangan. “Rekrutmen harus memperhatikan daerah asal hakim. Daerah Timur harusnya mendapat prioritas. Jangan sampai kesempatan itu hanya untuk daerah tertentu saja”.

 

Nasir juga menyebut proses rekrutmen nantinya sebaiknya melibatkan peran Komisi Yudisial (KY) dan panitia seleksi yang berkualitas untuk melakukan uji kepatutan terhadap calon hakim yang direkrut.


“Sebaiknya bekerjasama dengan KY dan pihak ketiga untuk melakukan uji kepatutan sehingga akan hadir para hakim yang agung dengan peradilan yang agung”. Bahkan menurutnya bila tidak dilibatkan, KY dapat mengambil insiatif untuk membantu MA menjalankan tugas penyeleksiannya. “MA harus bersedia menerima masukan (Komisi Yudisial), jangan kemudian hubungannya ditaruh dalam kotak”, ucap Nasir.


Menanggapi komentar apakah sebaiknya rekrutmen tidak menunggu penggodokan RUU Jabatan Hakim, Nasir menyebutkan hal itu tergantung pada cara pandang. “Ada yang bertahan pada pandangan bahwa kita sedang kekurangan hakim, ada yang berpandangan bahwa masalahnya ada di distribusi hakim bukan pada jumlah”. Namun menurutnya pembukaan keran calon hakim saat ini bukan sesuatu yang salah.


“Kita menunggu RUU jabatan hakim bisa-bisa saja alasannya menyempurnakan regulasi mengatur kendala anggaran. Perlu diingat anggaran (APBN) kita sedang seret..,” pungkasnya.


Reporter : Andhika Dinata

Editor: Dani Hamdani 

Andhika Dinata
14-07-2017 17:39