Main Menu

3 Anggota Polri Bersaksi untuk Terdakwa Tamim Pardede

Iwan Sutiawan
03-10-2017 03:55

[04:15, 10/3/2017] +62 813-7300-0618: Terdakwa Muhamad Tamim Pardede dan tim kuasa hukumnya. (Gatrafoto/Iwan Sutiawan/AK9)

Jakarta, gatra.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (2/10), kembali mengggelar sidang lanjutan perkara penyebaran video berkonten kebencian tentang SARA yang membelit terdakwa Muhamad Tamim Pardede.


Tim jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) menghadirkan 3 orang anggota Polri sebagai saksi. Dua di antaranya bernama Murzani dan Jaka Jefaldi selaku penangkap terdakwa Tamim. Tamim ditangkap di rumahnya di Perumahan Taman Adiloka, Neglasari, Tangerang, Banten, Selasa dinihari (6/6/2017).

Murzani menyampaikan, penangkapan terhadap Tamim itu berawal dari perintah atasannya untuk mengamankan yang bersangkutan karena diduga menyebarkan video berkonten kebencian tentang SARA.

Penangkapan itu dilakukan setelah meminta izin kepada RT/RW setempat. Setelah mengamankan Tamim, tim yang terdiri dari penindakan dan profiling dari Mabes Polri kemudian membahwa Tamim dan menyerahkannya kepada penyidik Siber Bareskrim Polri.

Jaka Jefaldi yang dihadirkan setelah Murzani, menyampaikan keterangan senada, bahwa timnya mendapat perintah dari atasan untuk mengamankan Muhamad Tamim Pardede atas video yang diunggahnya di YouTube.

Baik Murzani dan Jaka, mengaku tidak mengetahui secara detail soal tindak pidana yang diduga dilakukan Tamim, karena mereka hanya membantu tim profiling untuk menangkap yang bersangkutan atas ujaran dalam video yang diunggah di YouTube tersebut. Atas keterangan kedua saksi, Tamim mengaku keberatan.

Adapun saksi terakhir yang dihadirkan penuntut umum adalah penyelidik Siber Polri, Jefri Surya Putra selaku saksi pelapor dalam kasus ini. Saksi mengaku melihat video di YouTube saat melakukan patroli siber. "Setelah itu langsung membuat laporan. Saya dapat informasi ada konten SARA, ada menyinggung pejabat [Presiden Jokowi dan Kapolri]," katanya.

Tim kuasa hukum terdakwa Tamim yang dipimpin Sulistyowati sempat menanyakan siapa yang menentukan pasal yang disangkakan kepada kliennya. Jefaldi mengaku tidak tahu karena hanya sebagai penyelidik.

Atas kesaksian Jefaldi, terdakwa Tamim juga menyampaikan keberatan. Namun ketiga saksi tetap pada keterangannya masing-masing, meski sempat ada sedikit mengubah BAP soal adanya RT/RW setempat yang mendampingi dalam penangkapan tersebut.

Pada sidang ini, tim kuasa hukum juga menyampaikan permohonan observasi tentang kondisi kejiwaan dan permohonan penangguhan penahanan untuk kliennya. Majelis akan mempertimbangkannya.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum Kejari Jaksel, 14 Agustus 2017, mendakwa Muhamad Tamim dengan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menumbuhkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Jaksa Penuntut Umum Kejari Jaksel, Sri Hidayati, dalam surat dakwaan menyampaikan kronologi kejadian dugaan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa Muhamad Tamim Pardede melalui akun YouTube Dede Tamim36 mengunggah video rekaman berbau SARA.

Terdakwa menggunggah video tersebut di Mess Korem Garuda Dempo, Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), menggunakan hand phone (HP) OPPO F1S miliknya pada tanggal 25 Februari dan 6 Juni 2017.

Video yang diunggah terdakwa Tamim berisi tentang dugaan ujaran kebencian soal SARA, bahkan menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan antek-anteknya di antaranya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk memaksakan paham komunis.

Atas perbuatan tersebut, penuntut umum mendakwa Tamim melanggar Pasal 45A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Atau, melanggar dakwaan kedua, yakni Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi dan Etnis. Atau dakwaan ketiga yakni di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia sebagaimana diatur dan diancam Pasal 156 KUHP.


Reporter: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
03-10-2017 03:55