Main Menu

KPK Enggan Sampaikan Penelusuran US$ 13 Juta di Rekening Marliem

Iwan Sutiawan
07-10-2017 03:17

Juru bicara KPK Febri Diansyah (GATRA/Adi Wijaya/yus4)

Jakarta, gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan menyampaikan bisa tidaknya penyidik menelusuri isi rekening almarhum Johannes Marliem, Direktur PT Biomorf Lone LLC, yang kabarkan sejumlah US$ 13 juta.


"Spesifik kita tidak bisa sebutkan. Tetapi kita akan koordinasikan dengan FBI [Federal Bureau of Investigation]," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Jumat (6/10).

Febri menyampaikan alasan tersebut karena KPK masih melakukan koordinasi dengan FBI  Amerika Serikat (AS) yang telah memeriksa petinggi perusahaan pemasok produk Automated Fingerprint Identification Systems (AFIS) merek L-1 untuk Konsorsium PNRI dalam proyek e-KTP tersebut.

Pemerintah Federal Minesotta menggugat Johannes Marliem di pengadilan. Dalam gugatan tersebut, agen khusus FBI, Jonathan Holden, menyebut Marliem mengakui memberikan sejumlah uang dan benda lain kepada pejabat di Indonesia terkait lelang proyek e-KTP pada tahun 2011.

Selain itu, Johannes Marliem kepada agen FBI yang memeriksanya, menyampaikan, pernah memberikan jam tangan mewah merek Richard Mille kepada Setya Novanto senilai US$ 135.000 atau sekitar Rp 1,8 milyar. Kemudian, memberikan uang US$ 700.000 ke rekening Chaeruman. 

Penegak hukum di AS ingin menyita aset Johannes Marliem sejumlah US$ 12 juta yang diduga didapatkan dari proyek e-KTP pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) senilai Rp 5,9 trilyun. Johannes tewas di rumahnya di wilayah Edinburgh Avenue, kawasan perumahan elite di Los Angeles, AS.

"Kalau di sana [AS], proses hukumnya itu gugatan terhadap aset yang diduga hasil kejahatan dan terkait dengan indikasi pemberian terhadap pejabat di Indonesia," kata Febri.

Terkait bukti-bukti tersebut, KPK terus berkoordinasi dengan FBI. Johannes Marliem yang perusahaannya menjadi sub kontraktor dalam proyek e-KTP yang dikerjakan Konsorsium PNRI, diduga diuntungan sebesar US$ 14,88 juta dan Rp 25,2 milyar.

"Kita koordinasinya dengan FBI karena lintas negara, karena proses hukumnya di sana. Bahwa nanti dibutuhkan approval dari institusi lain, itu kan bagian dari proses koodinasi seperti kita dengan negara lain juga begitu, melibatkan institusi lain," kata Febri.

Setidaknya, lanjut Febri, proses hukum terhadap Johannes Marliem di AS itu akan membantu pengusutan kasus korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga mencapai sekitar Rp 2,3 trilyun. 

"Tetapi memang tergantung koordinasi itu maksimal atau tidak. Sebab, kami juga bergantung dari itikad baik dari masing-masing negara," kata Febri.


Reporter: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
07-10-2017 03:17