Main Menu

Kementerian PDTT Terima 10.000 Laporan Dugaan Penyelewengan Dana Desa

Nur Hidayat
28-10-2017 14:59

Menteri Desa Eko Putro Sandjojo dan Ketua KPK Agus Rahardjo. (GATRA/Arif Koes Hernawan/FT02)

Yogyakarta, Gatra.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) mencatat selama empat bulan pada 2017 ada sekitar 10.000 laporan penyelewengan dana desa. Tahun ini penyerapan dana desa ditargetkan mencapai 90%. Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo mengatakan laporan sepanjang Juli-September 2017 itu diperoleh dari satuan tugas penyelewengan dana desa yang dibentuk Kementerian Desa PDTT awal tahun ini .

“Sebagai perbandingan, pada 2016 laporan penyelewengan dana desa hanya 900. Tahun ini mengalami peningkatan dratis karena tingginya partisipasi dari masyarakat,” kata Eko usai menghadiri sarasehan Peran Pemuda untuk Desa di Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (27/10) bersama Ketua KPK Agus Rahardjo.

Laporan yang masuk bukan hanya soal penyelewengan, melainkan juga soal ketidaktahuan dan kesalahan administrasi. Dari total laporan yang masuk, 200 laporan naik ke jalur hukum. Kemendes mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyaluran dana desa sebab hal ini dianggap berhasilnya langkah sosialisasi rutin.

Sebagai upaya meningkatkan pengawasan dana desa, Mendes PDTT menggandeng KPK. Selain itu, melalui aplikasi Jaga yang bisa diakses masyarakat untuk memberikan laporan. “Terkait penyerapan, tahun ini sudah lebih dari 90%. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 83% dan 87% dengan jumlah anggaran yang sama yaitu Rp60 triliun,” kata Eko.

Ia menambahkan, ke depan pamong desa tidak perlu khawatir jika laporan dugaan pelamggaran ternyata terbukti. Jika sebabnya kesalahan administrasi,menurut Eko, tidak ada tindak lanjut hukum, melainkan hanya peningkatan pengawasan. Proses hukum berjalan jika terbukti ada penyelewengan dan penggelapan dana desa.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan pengawasan terhadap penyelewengan dana desa lemah karena luasnya wilayah dan terbatasnya anggaran. “Pemerintah pusat semestinya tidak lepas tangan dan turut serta melakukan pengawasan anggaran,” katanya. Karena itu, KPK berharap masyarakat terlibat dalam pengawasan. Selain itu, koordinasi tiga kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa PDTT dalam menyalurkan dana desa akan ditingkatkan.


Reporter: Arif Koes Hernawan
Editor: Nur HIdayat

Nur Hidayat
28-10-2017 14:59