Main Menu

Ketua KPK Dukung Pemda Terapkan E-Budgeting

Nur Hidayat
28-10-2017 15:06

Ketua KPK Agus Rahardjo pada acara Sarasehan Pemuda Desa di Sleman, Yogyakarta. (GATRA/Arif Koes Hernawan/FT02)

Yogyakarta, Gatra.com -  Ketua KPK Agus Rahardjo mendukung sepenuhnya keluarnya Keputusan Presiden yang menetapkan sistem e-budgeting diterapkan di daerah. Selain meningkatkan keterlibatan masyarakat, e-budgeting secara nasional juga akan mempengaruhi indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia di mata dunia.

“Keppres itu sangat baik dan KPK mendukung. E-budgeting akan memudahkan pengawasan, penggunaan, dan pengelolan keuangan daerah yang dialokasikan di APBD sehingga semakin efektif dan tepat sasaran,” kata Agus usai menjadi pembicara dalam sarasehan "Peran Pemuda untuk Desa" di Sleman, Jumat (27/10).

Penerapan e-budgeting di tingkat pemerintah daerah juga dinilai akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penganggaran keuangan daerah oleh pemerintah dan DPR. Masyarakat bisa langsung mengakses dan mengkritik rencana pembangunan pemerintah. Dengan tingginya keterlibatan masyarakat, informasi soal anggaran daerah juga akan semakin transparan. Masyarakat dapat turut serta mengawasi keuangan daerah agar alokasinya tepat sasaran.

Selain itu, e-budgeting juga akan menghilangkan proses penunjukan langsung atas proyek pembangunan di daerah. Apalagi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, penunjukan untuk proyek daerah ini akan meningkat. “Dari e-budgeting semua proyek pembangunan akan ditetapkan melalui tender terbuka. Masyarakat yang sudah tahu besaran anggaran akan turut meminimalkan peluang korupsi,” lanjut Eko.

Ia yakin, jika penerapan e-budgeting berhasil di semua daerah maka pemborosan anggaran bisa ditekan sedini mungkin. Penyalahangunaan perizinan dan penegakan hukum yang selama ini menjadi momok bagi investor juga bisa dikendalikan. Hadirnya keterbukaan dan kemudahaan pengurusan izin ini akan meningkatkan IPK.

Saat ini IPK Indonesia di angka 37 dan ditargetkan pada 2019 akan menyamai Malaysia di angka 50. Skor ini diperoleh dari persepsi masyarakat atas risiko korupsi. Semakin tinggi skor artinya semakin rendah potensi korupsinya. 


Reporter: Arif Koes Hernawan

Editor: Nur Hidayat

Nur Hidayat
28-10-2017 15:06