Main Menu

Bareskrim Tahan Dirut PT Crown Pratama

Nur Hidayat
09-11-2017 21:21

Ilustrasi. (GATRA/FT02)

Jakarta,Gatra.com - Penyidik Sudit Industri dan Perdagangan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri menahan Direktur PT Crown Pratama berinisial BB (50) atas kasus penyimpangan distribusi gula rafinasi. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya mengatakan penyidik menahanan tersangka setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif. 

"Alasannya  penyidik khawatir tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana," kata Agung dalam keterangan resmi yang diterima Gatra, Kamis (9/11).

Penyidik, lanjut Agung berkeyakinan bahwa tersangka BB selaku Dirut PT Crown Pratama harus bertanggung jawab secara hukum terhadap penyimpangan distribusi gula rafinasi yang dikemas dalam bentuk sachet dan didistribusikan untuk konsumsi di hotel dan kafe di Jakarta dan tempat lainnya. "Penyidik sudah mengidentifikasi setidaknya terdapat 56 hotel dan cafe yang berada dikota-kota besar seperti Jakarta dan sejumlah kota lainnya," katanya. 

Sebelumnya tanggal 13 Oktober 2017 penyidik melakukan penggeledahan digudang PT Crown Pratama yang terletak di Jl. Pool PPD Prima Center 2 Blok D No. 6 RT 10 RW 02 Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat.

Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 200 sak gula rafinasi ukuran @ 50 Kg, serta 82.500 sachet gula rafinasi siap konsumsi, dan gulungan kertas bertuliskan nama hotel dan cafe untuk kemasan gula rafinasi sachet.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 tahun 2015 pasal 9 diterangkan bahwa Gula Kristal Rafinasi hanya bisa di distribusikan kepada Industri. Selain itu pada SK Menteri Perdagangan No 527 tahun 2004 juga menerangkan bahwa Gula Rafinasi dilarang digunakan untuk Konsumsi.

Atas tindakan yang dilakukan, tersangka dipersangkakan Pasal 139 jo Pasal 84 dan Pasal 142 jo Pasal 91 UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Pasal 62 jo Pasal 8 (1) huruf a UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman 5 tahun penjara.


Reporter: DPU
Editor: Nur Hidayat

Nur Hidayat
09-11-2017 21:21