Main Menu

Jaksa Agung Belum Tunjuk Jaksa Peneliti Untuk Kasus Petinggi KPK

Riana Astuti
10-11-2017 15:37

Jaksa Agung H Muhammad Prasetyo (GATRA/Adi Wijaya/FT02)

Jakarta, Gatra.com- Kejaksaan Agung memastikan akan objektif dalam menangani kasus laporan terhadap pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang oleh pengacara Setya Novanto. Hal itu disampaikan Jaksa agung HM Prasetyo ketika ditemui wartawan di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, jumat pagi. (10/11)

Namun, Jaksa Agung  belum mau berkomentar banyak terhadap kasus yang terkait dengan surat pencegahan ketua DPR Setya Novanto tersebut. "Yang pasti jaminan dari Kejaksaan, kita akan menangani secara objektif dan proporsional. Yang salah ya salah yang tidak salah ya tidak salah," tegas yo.

Menurutnya, dengan dikirimnya SPDP oleh mabes polri, maka seyogyanya kasus tersebut telah memenuhi dua alat bukti untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. "Tapi, tentunya kalau sudah ada Surat Perintah Dimulainya penyidikan, ya asumsinya mereka sudah punya alat bukti yang cukup," tutur Prasetyo

Pihak bareskrim Polri yang menerima dan memeriksa kasus ini memang telah mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditandatangani oleh direktur Pidana Umum brigjen Pol Herry Rudolf Nahak pada 8 November 2017 lalu. Dalam surat tersebut tercantum dua pimpinan KPK dan sejumlah penyidik KPK termasuk direktur penyidikan Brigjen Aris Budiman.

Mereka dilaporkan dengan tuduhan melakukan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 263 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 serta Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jaksa Agung sendiri  akan menerjunkan beberapa Jaksa untuk meneliti kasus tersebut. Sejauh ini, Jaksa Agung sendiri belum menunjuk Jaksa peneliti. Meski begitu, Hingga saat ini, pihaknya belum menunjuk jaksa peneliti tersebut.

Jaksa Agung menilai bahwa penunjukan Jaksa peneliti dirasa masih terlalu dini. Prasetyo menambahkan, penunjukkan Jaksa peneliti akan dilakukan bila Kejagung telah menerima berkas acara pemeriksaan. "Atau sebelumnya memang kalau sudah fix betul adanya perkara maka akan kita tentukan Jaksa P16-nya. Jaksa peneliti meneliti berkas perkaranya," terangnya.

Kasus ini sendiri telah menimbulkan sejumlah kekhawatiran bagi para penggiat anti korupsi, bahwa akan ada perseteruan 'cicak-Buaya' jilid 3, mengacu pada sejumlah kasus yang melibatkan pimpinan KPK dan Kepolisian.


Reporter: Riana Astuti

Editor: Hendri Firzani

Riana Astuti
10-11-2017 15:37