Main Menu

KPK Tetapkan Setya Novanto Tersangka, Frederich Yunadi Datangi Bareskrim 

Nur Hidayat
10-11-2017 21:45

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) meninggalkan ruang konferensi pers disaksikan Juru Bicara Febri Diansyah (kiri) usai menyampaikan keterangan terkait penetapan tersangka baru kasus korupsi KTP Elektronik di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/11). (Antara/Akbar Nugroho Gumay/AK9)

Jakarta, Gatra.com - Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka suap pengadaan e-KTP untuk kedua kalinya, tim kuasa hukumnya langsung ambil sikap. Frederich Yunadi, Ketua tim kuasa hukum Setnov Jumat (10/11) malam menyambangi Gedung Bareskrim Polri bersama seseorang rekannya.

Namun, Frederich irit berkomentar akan kedatangannya. Padahal puluhan awak media sudah menanti dirinya untuk berbicara. Ketika disinggung tujuan kedatangannya untuk melayangkan laporan kepada komisioner KPK, pihaknya langsung membantah pertanyaan awak media tersebut. "Ini kan baru laporan dulu, nanti ya," tuturnya di Gedung Bareskrim, Jakarta Pusat.

Frederich pun enggan memerinci siapa saja pihak-pihak yang akan dia laporkan. Dia hanya mengagakan pelaporan terkait pengumuman sebuah instansi pada Jumat ini. "Yang mengumumkan," singkatnya sambil berlalu ke sentra pelayanan kepolisian terpadu di Bareskrim.

Sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Kedua pimpinan KPK itu dilaporkan oleh Sandi Kurniawan yang tergabung dalam tim kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto yakni Yunadi and Associates. SPDP itu dikeluarkan sejak Selasa 7 November 2017 kepada Jaksa Agung.

Agus dan Saut dilaporkan ke Bareskrim atas tuduhan membuat surat palsu atau penyalahgunaan wewenang sebagaimana yanh dimaksud dalam pasal 263 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau pasal 421 KUHP.

Surat yang dimaksud adalah surat permintaan pencegahan ke luar negeri atas nama Ketua DPR RI Setya Novanto yang diterbitkan 2 Oktober 2017 pasca putusan pra peradilan yang dimenangkan Setnov. Putusan pra peradilan menyatakan penetapan status tersangka Setnov di KPK dalam kasus suap pengadaan e KTP batal demi hukum.


Repoter: DPU
Editor: Nur Hidayat

Nur Hidayat
10-11-2017 21:45