Main Menu

Kaki Tangan ''Kwantek'' Miras di Batam Dicokok Bareskrim Polri

Andhika Dinata
12-11-2017 17:02

Pemusnahan minuman keras ilegal (ANTARA/Reno Esnir/FT02)

Batam, Gatra.com - Aparat kepolisian mencokok kwantek atau mafia miras (minuman keras). Penangkapan dilakukan personil Bareskrim Polri terhadap pelaku berinisial DN selaku Direktur PT Trimaco Sukses Mandiri, yang beralamat di Kompleks Sarana Industrial Point Blok A No. 7, Batam, Kepulauan Riau. Selain DN, kepolisian sebelumnya juga mencokok dua tersangka lainnya yang diduga terkait dengan penyelundupan minuman keras atau minuman beralkohol (minol) asal Malaysia dan Singapura.

“Terhadap tersangka DN diduga melakukan tindak pidana mengimpor, menjual, mendistribusikan atau mengedarkan minuman beralkohol berbagai jenis dan merek dari luar negeri yang tidak dilengkapi izin edarnya,” ucap Agung dalam keterangannya kepada Gatra.com, Ahad  (12/11).

Seperti diketahui, tersangka DN merupakan kaki tangan kwantek penyelundup minol yang sudah menjalankan bisnis gelapnya sejak 2006 silam. Tersangka menyelundupkan minol berbagai golongan dari Singapura menuju Indonesia melewati Batam sebagai wilayah transit. Dari hasil pemeriksaan, tersangka diketahui tidak memiliki izin edar dari BPOM maupun ijin melakukan aktifitas perdagangan Minol di Indonesia. 

Untuk kasus ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi fakta maupun saksi ahli sejak DN ditangkap aparat pada Jumat (10/11). Saksi ahli yang dihadirkan bersal dari Kemendag, BPOM, Bea Cukai, BP Batam dan Ahli Hukum Pidana.

Penyidik juga melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen serta menyita sejumlah 7.315 botol minol gol B dan C sebagai alat bukti. 

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Brigjen Pol Agung Setya menyebutkan bahwa saat ini tersangka telah ditahan di Rutan Bareskrim. Kepolisian masih akan mendalami dan meminta keterangan tersangka untuk membuka kotak pandora mafia minol atau kwantek.

Penjualan miras ilegal, terang Agung, melanggar ketentuan pasal pasal 142 UU RI No.18 Tahun 2012 tentang pangan dan/atau pasal 8 ayat (1) huruf a jo pasal 62 UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan/atau pasal 204 KUHP.


Reporter : Andhika Dinata
Editor: Nur HIdayat

Andhika Dinata
12-11-2017 17:02