Main Menu

Wakil Ketua Komisi VI DPR Ancam Melaporkan Aqua ke OECD

Nur Hidayat
28-11-2017 10:19

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azzam Natawijana. (Dok. DPR RI/AK9)

Jakarta, Gatra.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azzam Natawijana menyatakan Indonesia tidak mengenal adanya monopoli perdagangan. Oleh sebab itu, jika suatu badan usaha terbukti secara hukum melakukan monopoli maka harus ditindak tegas. "Dari informasi yang saya dapat Aqua jelas melanggar. Telah menghalang - halangi pedagang untuk menjual produk lain. Ini jelas melanggar UU no 5 tahun 1999 tentang persaingan usaha. Ini jelas monopoli perdagangan, " ungkap kata Azzam dalam keterangan pers (28/11).

Sebelumnya, PT Tirta Investama yang memproduksi air kemasan Aqua serta PT Balina Agung Perkasa, diduga telah melanggar pasal 15 ayat 3 huruf b dan pasal 19 huruf a dan b Undang undang no 5 tahun 1999. Saat ini proses hukum kasus ini tengah berlangsung. Namun pada sidang sebelumnya Tim Investigator KPPU menyatakan telah mendapatkan bukti-bukti yang sah sehingga berwenang untuk mengadakan penyidikan (lihat: Saksi Ahli: Praktik Monopoli, Mutlak Dilarang).

Menurut Azzam di Indonesia tidak dibenarkan ada yang memonopoli usaha. Bersaing boleh tapi dengan cara sehat. "Tidak boleh ada pihak yang membatasi usaha orang lain, apalagi sampai mengancam pemilik toko. Lain hal kalau tokonya punya dia. Tapi dalam kasus ini kan toko punya orang lain. Semua punya hak yang sama dalam menjual dan memasarkan satu produk. Kalau kasus ini muncul karena laporan pemilik toko ke KPPU yang merasa dirugikan saya kira itu udah tepat. Apalagi ini dari KPPU yang punya inisiatif untuk mengatasi masalah ini. Semoga majelis KPPU bisa memutus dengan tepat dan adil, " kata Azzam. 

Lebih jauh Azzam mengatakan bahwa komisi VI sangat mendukung langkah KPPU. "Kalau kasusnya memang seperti itu saya dukung investigator untuk mengungkap kebenarannya," tandasnya. Hal itu sudah menjadi kewajiban DPR sebagai mitra KPPU. Ketika disinggung soal perjalanan bersama ketua KPPU ke Perancis , dengan tegas Azzam mengatakan bahwa perjalanan ke Eropa justru untuk studi banding soal persaingan usaha di sana. 

"Dengan kunjungan ke Eropa dimana wilayah yang paling tua dan paling maju dalam menerapkan UU Monopoli ini. Di Eropa salah satu tujuan utama kami ke Paris, tapi ini tak ada hubungannya dengan induk usaha Aqua di sana karena kami tidak ada agenda ke Aqua. Agenda kami mempelajari UU persaingan usaha dan monopoli ke OECD, " tandas Azzam. 

Ia menilai hukuman bagi pelanggaran monopoli belum maksimal. "Walaupun sudah ada yang diproses, banding, sampai ada yang disanksi KPPU tapi kami menilai itu masih belum cukup. Kami mendorong untuk lebih baik lagi, yaitu meningkatkan sanksi. Selama ini sanksi maksimal denda Rp. 25 milyar. Tapi ini belim menimbulkan efek jera, makanya kami mengusulkan untuk mengganti dendanya sebesar 5 sampai 30 persen, " tuturnya. 

Bahkan Azzam akan melaporkan Aqua ke OECD tentang pelanggaran yang telah dilakukan di Indonesia. "Kami malah ingin memperkuat keputusan KPPU dengan melaporkan Aqua ke OECD induk organisasi persaingan usaha di Eropa, " katanya lagi. 


Editor: Nur Hidayat

Nur Hidayat
28-11-2017 10:19