Main Menu

TVRI dan RRI Memiliki Prinsip Independen dan Netral

Annisa Setya Hutami
18-12-2017 20:37

Diskusi Lembaga Penyiaran Publik (GATRA/ASH/AK9)

Jakarta, Gatra.com- Program Pasca sarjana Komunikasi Universitas Indonesia kembali mengadakan diskusi publik dengan tema “ Masa Depan Lembaga Penyiaran Publik” pada Senin (18/12) di IASTH UI. Adapun pembicara yang dihadirkan yaitu perwakilan TVRI dan RRI.

 

Terkait belum tuntasnya pembahasan mengenai revisi UU Penyiaran, kalangan akademisi menilai TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik wajib memberdayakan masyarakat. Salah satunya dengan bersikap netral dan memberikan informasi kepada publik.

 

“Asas dan fungsi penyiaran sudah tertuang dalam UU No. 32 tahun 2002 yang berisi tentang lembaga penyiaran dan lembaga penyiaran publik. TVRI berkutat dengan persaingan seperti adanya banyak kompetisi, masalah internal dan kepercayaan. Meskipun sudah mendapatkan penghargaan “ Children Friendly Television” dari KPI,” ujar Dewan Pengawas LPP TVRI, Kabul Budiono.

Ucapan Kabul ini juga selaras dengan pernyataan anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Hasto Kuncoro. Hasto mengatakan RRI berdiri di semua golongan dan merawat demokratisasi itu sendiri. Permasalahannya terdapat persaingan dengan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang dimiliki pemodal. Sehingga sulit menjaga netralitas.

Selain lebih bersikap independent, kelebihan Lembaga Penyiaran Publik dengan melestarikan budaya dan mengawal prularisme.  Salah satu caranya melalui sistem single mux. Sistem ini dinilainya akan menjaga netralitas karena lebih mencerminkan UUD 45 mengenai spektrum.

“Lembaga Penyiaran Publik (LPP) memiliki peran penting. Selain bersifat independent, juga lebih memperhatikan kepentingan publik. Bukan bertujuan untuk mencapai keuntungan secara materi,” ucap Pegiat Rumah Perubahan LPP dan KNRP, Masduki

Masduki juga membahas permasalahan media di Asia. Pertama sebagian posisi penting dipegang oleh para birokrat. Kedua, kultur organisasi dipengaruhi sistem birokrasi. Ketiga, terkait gaya pengambilan keputusan birokratif. Jadi, secara keseluruhan menunjukkan adanya intervensi.

 


Reporter: ASH

Editor: Hendri Firzani

Annisa Setya Hutami
18-12-2017 20:37