Main Menu

KPAI: Hentikan Pembahasan Raperpres JKN

Annisa Setya Hutami
23-01-2018 20:13

Konferensi Pers KPAI (Gatra/ASH)

 

Jakarta, Gatra.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  meminta pemerintah untuk menghentikan pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Raperpres JKN). Permintaan itu dilatarbelakangi  isi dalam Raperpres tersebut yang tidak mencantumkan UU Perlindungan Anak sebagai Pertimbangan.

 

Dengan tidak masuknya UU Perlindungan Anak dalam pertimbangan Raperpres, KPAI khawatir, masalah kesehatan anak tidak terlindungi dengan baik.  "Perubahan Raperpres JKN ke-5 di ambang penyelesaian. Tapi, dari sisi pertimbangan hukum, banyak anak bakal tidak mendapatkan perlindungan. Penyakit katastropik yang diderita anak bahkan dianggap memberatkan pembiayaan JKN sehingga memunculkan wacana co-sharing biaya. Padahal, ini sesungguhnya sudah melanggar UU SJSN," ucap Komisioner KPAI Bidang Kesehatan,  Siti Hikmawaty.


Siti mengatakan di dalam Inpres No. 8 tahun 2017 yang akan berakhir pada 31 Desember 2018,  disebutkan bahwa infrastruksur alat kesehatan wajib dibiayai oleh negara. Termasuk,  penyediaan kesehatan anak.



Koordinator BPJS Watch, Indra Munaswan mengatakan seharusnya dalam pertimbangan rancangan peraturan presiden tercantum mengenai UU Rumah Sakit, Praktik Kedokteran, dan sebagainya, sehingga semua kalangan dapat merasakan fasilitas kesehatan. "Masyarakat harus dilayani tanpa melihat peserta jaminan kesehatan atau bukan. Seharusnya terbuka dan jangan lagi ada rumah sakit yang menolak pasien," katanya. Menurut Siti, kedudukan BPJS sebagai badan publik negara, yang diubah menjadi perusahaan bisa mendorong BPJS  menggunakan sistem untung dan rugi.


Padahal, menurut Indra, BPJS memiliki peran dalam hal perlindungan kesehatan masyarakat. Termasuk, bagaimana menyelamatkan bayi dan anak kecil. "Namun, saat ini tindakan penyelamatan bayi masih kurang," ucap Indra.


 

Reporter: ASH

Editor: Hendri Firzani

Annisa Setya Hutami
23-01-2018 20:13