Main Menu

Pasal Kontrasepsi RKUHP Berpotensi Over-Kriminalisasi

Aulia Putri Pandamsari
04-02-2018 15:41

Ilustrasi (GATRA/FT02)

Jakarta, Gatranews.com- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)  dan Jaringan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak keras rumusan pasal kontrasepsi dalam Rancangan KUHP yang rencananya akan disahkan awal tahun ini.

 


Pasal yang dimaksud adalah Pasal 481 yang berbunyi, “Setiap orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan tersebut, dipidana dengan pidana  denda paling banyak kategori  I.”

 


Dan pasal 483 dengan isi, “Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 481 dan 482 jika perbuatan tersebut dilakukan petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana dan pencegahan penyakit menular.”    

 


Peneliti ICJR, Ajeng Gandini Kamilah mengatakan bila rumusan R KUHP yang mencatut pasal mengenai alat pencegah kehamilan tersebut akan menimbulkan permasalahan baru. Seperti  pada pasal 483 yang memperkokoh konsep bahwa hanya petugas yang berwenang lah yang dapat memberikan informasi.

 


“Hal ini berarti masyarakat sipil atau siapa saja yang bergerak di bidang penyuluhan kesehatan reprodusi tidak berhak untuk memberikan informasi sebagaimana yang terdapat pada pengaturan  di pasal 481 R KUHP,” jelas Ajeng dalam media briefing “Ancaman R KUHP Untuk Program Keluarga Berencana”, Minggu(4/2).

 


Pasal 481 dan 483 R KUHP ini akan cenderung mengakibatkan over kriminalisasi terhadap masyarakat, khususnya bagi para kader, volunteer, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang dengan sukarela menjadi pemberi informasi dan menyediakan layanan mengenai kontrasepsi dan kesehatan reproduksi untuk masyarakat di daerahnya.

 


“Selama ini kami tidak bisa bekerja sendiri, untuk menjangkau daerah-daerah tersebut dibutuhkan bantuan dari seluruh pihak. Terdapat 80.000 kader KB, 569.477 kader yang terlatih, serta LSM dan pihak swasta yang terancam dipidanakan apabila pasal ini disahkan,” ujar Manajer Program Yayasan Cipta Cara Padu(YCCP), Dini Haryati menambahkan.

 


Selain itu dari perspektif hukum, Ajeng menilai pasal  kontrasepsi yang terdapat dalam rancangan ini juga bertentangan dengan undang-undang. Di antaranya, UU No, 36 tahun 2009 tentang kesehatan, PP No.61 Tahun 2015 mengenai kesehatan reproduksi, dan UU No. 52 tahun 2009 mengenai Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. “Pasal kontrasepsi R KUHP ini bukanlah ranah tindak pidana melainkan ranah di bidang kesehatan,” ia menegaskan.

 


 

Reporter: APP

Editor : Birny Birdieni

Aulia Putri Pandamsari
04-02-2018 15:41