Main Menu

Ini Penjelasan ICJR Soal Ancaman RKUHP Terhadap Program KB

Aulia Putri Pandamsari
04-02-2018 16:28

Ilustrasi. (Shutterstock/FT02)

Jakarta, Gatra.com. Peneliti Institute for Criminal Justice Reform(ICJR),  Ajeng Gandini Kamilah meminta pemerintah dan DPR untuk menghapus pasal 481 dan pasal 483 pada Rapat Panja mendatang. Pasalnya, secara de facto pasal mengenai kontrasepsi  ini telah didekriminalisasi dan jika disahkan berpotensi mengakibatkan over-kriminalisasi pada masyarakat.

 

“Ketentuan ini sudah didekriminalisasi secara de facto dan secara sosiologis sudah tidak digunakan. Juga cenderung bertentangan dengan program pemerintah seperti program Keluarga Berencana dan program Kesehatan Reproduksi.” kata Ajeng dalam media briefing “Ancaman R KUHP untuk Program Keluarga Berencana”, Minggu(4/2).

 

Dalam perspektif hukum, dekriminalisasi de facto terjadi bila ketentuan tersebut tidak dicabut. Tetapi berdasarkan kebijakan Negara, peraturan pidana tersebut tidak dilaksanakan. Kajian mengenai hal ini sudah dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 1995-1996 terkait program Keluarga Berencana.

 

Studi tersebut menyatakan bahwa, pelarangan promosi dan penjualan alat-alat kontrasepsi yang terdapat dalam KUHP, Pasal 534 sudah "dimatikan" atau "didekriminalisasi". Ketentuan ini kemudian didukung oleh terbitnya Undang-Undang No.10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera(UU PKPS 1992).

 

“ICJR menilai pemerintah tidak konsisten karena rancangan ini bertentangan dengan kajian yang dilakukan BPHN pada tahun 90an lalu, kenapa pasal ini diadakan kembali? Apa tidak ada evaluasi?” ujar Ajeng.

 

Ajeng menambahkan bahwa penggunaan kontrasepsi bukanlah suatu perbuatan yang bisa dipidana. “Hal ini masuk ke ranah kesehatan, bukan tindak pidana karena hukum pidana tidak akan menyelesaikan program yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan dengan baik,” pungkasnya.

 


Reporter: APP

Editor : Birny Birdieni

 

Aulia Putri Pandamsari
04-02-2018 16:28