Main Menu

MSF Minta Pemblokiran Akses Kesehatan di Rakhine Utara Segera Dibuka

Flora Librayanti BR K
11-08-2018 15:18

Médecins Sans Frontières (MSF).(Reuters/re1)

Amsterdam, Gatra.com - Sebagian besar badan-badan kemanusiaan independen masih tidak dapat mengakses komunitas rentan di Rakhine Utara, Myanmar. Organisasi kemanusiaan medis internasional Dokter Lintas Batas/Médecins Sans Frontières (MSF) menilai kalau hal ini meningkatkan kekhawatiran terutama untuk kebutuhan medis dan kemanusiaan yang tidak terpenuhi.

 

“Kurangnya penilaian independen yang berkelanjutan di Rakhine Utara berarti bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki gambaran menyeluruh tentang situasi di lapangan dan kebutuhan medis dan kemanusiaan,” kata manajer operasi MSF untuk Myanmar, Benoit De Gryse di Amsterdam, Sabtu (11/8).

Jika kita lihat ke belakang, pada 11 Agustus 2017, dua minggu sebelum serangan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) dan diikuti oleh "operasi pembersihan" Angkatan Darat Myanmar, MSF kehilangan izin pemerintah untuk melakukan kegiatan medis di Rakhine Utara. Hari ini, tepat satu tahun kemudian, MSF tetap tidak dapat beroperasi di daerah tersebut.

MSF telah berulang kali meminta agar pemerintah Myanmar mengabulkan permintaan otorisasi perjalanan dan kegiatan yang diperlukan untuk memberikan perawatan medis kepada mereka yang membutuhkan, tetapi pita merah administratif telah membuat ini tidak mungkin. “MSF sekali lagi meminta pemerintah memberikan akses segera dan tidak terbatas ke Rakhine Utara kepada semua aktor kemanusiaan yang independen dan tidak memihak, untuk memastikan bahwa kebutuhan perawatan kesehatan penduduk dapat dievaluasi dan ditangani,” harap De Gryse.

MSF telah menyediakan perawatan kesehatan untuk semua komunitas di Rakhine Utara sejak 1994 lalu. Ketika operasi dihentikan pada 11 Agustus 2017, MSF tengah mengoperasikan empat klinik kesehatan utama di Rakhine Utara - tiga di antaranya kemudian dibakar - dan menyediakan lebih dari 11.000 konsultasi kesehatan reproduksi primer per bulan serta transportasi darurat dan bantuan untuk pasien yang membutuhkan rawat inap.

Dengan lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri dari kekerasan di Rakhine Utara sejak 25 Agustus 2017 dan seterusnya, banyak daerah telah dihuni penduduk. Namun masih ada 550.000 hingga 600.000 orang tanpa kewarganegaraan Rohingya di Negara Bagian Rakhine. “Kebutuhan medis dari populasi Rohingya yang tersisa di Rakhine Utara, serta orang-orang dari etnis Rakhine dan minoritas lainnya, harus dinilai secara menyeluruh dan independen,” kata De Gryse.

Tim MSF terus mendengar dari komunitas Rohingya tentang kesulitan yang mereka hadapi dalam mengakses layanan kesehatan. Pasien Muslim terus mengalami pembatasan kebebasan bergerak dan biaya medis yang tidak terjangkau.

Pemerintah Myanmar telah mengklaim bahwa kebutuhan perawatan kesehatan sedang dipenuhi, tetapi keterbatasan parah pada akses kemanusiaan ke Rakhine Utara menggarisbawahi kurangnya informasi independen mengenai kondisinya. “Akses kemanusiaan adalah kunci untuk memahami situasi di lapangan; tanpa informasi yang kredibel, tidak ada cara untuk menilai kondisi untuk kembali,” ujar De Gryse.

MSF mempertahankan staf di Maungdaw meskipun tidak dapat menjalankan kegiatan medis. Selain itu, MSF terus menyediakan perawatan kesehatan primer dan rujukan darurat untuk pasien di Sittwe, Rakhine Tengah. Di tempat lain di Myanmar, MSF terus menjalankan proyek medisnya di Shan, Kachin dan Yangon, serta di Zona Swadana Naga dan Wilayah Tanintharyi.


 

Editor : Flora L.Y. Barus

 

Flora Librayanti BR K
11-08-2018 15:18