Main Menu

Jubir Myanmar Tolak Laporan PBB Akan Genosida Rohingya

Birny Birdieni
29-08-2018 16:51

Pengungsi Rohingya (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain/yus4)

Yangon, Gatra.com- Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melansir laporan agar jenderal-jenderal papan di Pemerintahan Myanmar dituntut karena tuduhan penggunaan genosida pada muslim Rohingya tahun lalu pada Selasa (28/8). Sehari setelah laporan dibuat, Juru bicara Pemerintah Myanmar, Zaw Htay menolak hal tersebut dengan menyebutnya sebagai tuduhan palsu.

 

Myanmar juga membantah sebagian besar tuduhan kalau militer menanggapi ancaman sah dari militan Rohingya, yang menyerang pos polisi di seluruh negara bagian Rakhine barat.

"Sikap kami jelas dan saya ingin mengatakan dengan tajam bahwa kami tidak menerima resolusi apa pun yang dilakukan oleh Dewan Hak Asasi Manusia," kata Zaw Htay dilansir dari Reuters, Rabu (29/8).

Pasalnya, Pemerintah Myanmar tidak pernah membiarkan peneliti Amerika Serikat masih ke negara tersebut. "Itu sebabnya kami tidak setuju dan menerima resolusi apa pun yang dibuat oleh Dewan Hak Asasi Manusia," kata Zaw Htay menegaskan.

Menurut Zaw Htay Pemerintah Myanmar memiliki nol toleransi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Juga telah membentuk Komisi Penyelidikan untuk menanggapi "tuduhan palsu" yang dibuat oleh PBB dan "masyarakat internasional lainnya".

Untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia tersebut, pihak berwenang awal tahun ini telah membentuk panel yang terdiri dari dua anggota lokal dan dua anggota internasional. Mereka adalah diplomat Filipina Rosario Manalo dan mantan duta besar Jepang untuk Amerika Serikat, Kenzo Oshima.

"Jika ada kasus terhadap hak asasi manusia, berikan saja kami bukti kuat, catatan dan tanggal sehingga kami dapat mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang melanggar peraturan dan peraturan," kata Zaw Htay.

Pada hari sama saat PBB merilis laporan tersebut, Facebook pun merespon dengan menutup akun jenderal angkatan darat Min Aung Hlaing dan pejabat militer lainnya. Juga menuduh mereka menggunakan platformnya untuk menyebarkan "kebencian dan informasi yang salah".

Zaw Htay meresepon dengan mengatakan bahwa pemerintah tidak memerintahkan larangan itu dan mempertanyakan Facebook tentang tindakan penutupan itu. Ia menyebut hal itu telah menyebabkan meningkatnya kritik dan ketakutan di antara orang-orang.


Editor : Birny Birdieni 

Birny Birdieni
29-08-2018 16:51