Main Menu

Mengapa Trump Hentikan Dana Bantuan Ke Pengungsi Palestina ?

Birny Birdieni
01-09-2018 07:56

Pengungsi Palestina di Selatan Gaza. (REUTERS/FT02)

Washington, Gatra.com- Pemerintah Amerika Serikat menghentikan semua pendanaan ke badan PBB yang membantu pengungsi Palestina pada hari Jumat (31/8) waktu setempat. Sikap tersebut pun semakin mempertajam ketegangan antara pemimpin Palestina dan pemerintahan Trump.

 

Juru bicara Departemen Luar Negeri Heather Nauert mengatakan kalau model bisnis dan praktik fiskal dari Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNRWA) merupakan operasi cacat yang tak dapat ditebus.

"Pemerintah telah secara hati-hati meninjau masalah ini dan memutuskan bahwa Amerika Serikat tidak akan memberikan kontribusi tambahan kepada UNRWA," katanya dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (1/9).

Nauert mengatakan bahwa komunitas yang secara eksponensial penerima manfaat berhaknya terus berkembang tanpa batas ini memang tidak dapat bertahan lama dan telah berada mode krisis bertahun-tahun.

Untuk itu, Nauert menyebut Amerika Serikat akan mengintensifkan pembicaraan dengan PBB, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan internasional yang dapat melibatkan bantuan bilateral AS kepada anak-anak Palestina.

“Kami sangat peduli dan sangat prihatin mengenai dampak pada orang-orang Palestina yang tidak bersalah, terutama anak-anak sekolah," kata Nauert.

 

Klaim AS Ingin Reformasi Kegagalan UNRWA


Klaim Amerika Serikat, sikap ini sebagai upaya untuk mereformasi kegagalan UNRWA dan anggota kunci dari komunitas donor regional dan internasional lainnya. "Untuk mereformasi dan mengatur ulang cara UNRWA dalam melakukan bisnis,” katanya.

Keputusan ini hadir sepekan setelah Pemerintah Trump mengatakan akan mengalihkan dana dukungan ekonomi Palestina sebanyak US$200 juta untuk program di Tepi Barat dan Gaza.

 Pada Januari lalu, Amerika Serikat sempat membayar US$60 juta kepada UNRWA. Namun menahan $65 juta lainnya, dari nilai yang dijanjikan sebesar US$ 365 juta pada tahun ini.

 Presiden AS Donald Trump dan para pembantunya mengatakan mereka ingin memperbaiki keadaan Palestina. Juga ingin memulai negosiasi tentang perjanjian damai Israel-Palestina.

Tetapi di bawah Trump, Washington telah mengambil sejumlah tindakan yang telah mengasingkan orang-orang Palestina, termasuk pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Langkah itu berbalik dengan kebijakan AS lama. Akhirnya mengarah kepemimpinan Palestina untuk memboikot upaya perdamaian Washington yang dipimpin oleh Jared Kushner, penasihat senior yang juga menantu laki-laki Trump.

 

Palestina Mengecam Putusan Trump

 

Adapun juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rdainah mengecam keputusan itu. Ia menilai hal tersebut sebagai serangan mencolok terhadap rakyat Palestina dan pembangkangan pada resolusi PBB.

Dia mengatakan, baik Amerika Serikat maupun orang lain tidak akan bisa membubarkan UNRWA.

"Hukuman seperti itu tidak akan berhasil mengubah fakta bahwa Amerika Serikat tidak lagi memiliki peran di kawasan itu dan bahwa itu bukan bagian dari solusi," kata Nabil kepada Reuters.

 

Pihak Hamas Sebut Kepemimpinan AS Musuh Palestina


Di Gaza, kelompok Islam Hamas mengutuk langkah AS sebagai eskalasi besar-besaran terhadap rakyat Palestina. "Keputusan Amerika bertujuan untuk menghapus hak pengembalian dan merupakan eskalasi besar AS terhadap rakyat Palestina," kata juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri.

Sami menegaskan bahwa kepemimpinan AS telah menjadi musuh rakyat Palestina. "Rakyat dan bangsa kami tidak akan menyerah pada keputusan yang tidak adil seperti itu," ia menegaskan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas mengatakan kalau Jerman akan meningkatkan kontribusinya kepada UNRWA.

Sebab krisis pendanaan telah memicu ketidakpastian. "Hilangnya organisasi ini bisa melepaskan reaksi berantai tak terkendali," kata Maas.

 

UNRWA Belum Merespon Putusan Trump

 

Pihak UNRWA belum merespon akan putusan itu. Namun agensi berusia 68 tahun tersebut menyebut telah menyediakan layanan kepada sekitar 5 juta pengungsi Palestina di Yordania, Lebanon, Suriah dan Tepi Barat dan Gaza.

Sebagian besar dari mereka adalah keturunan yang diusir dari rumah mereka atau melarikan diri dari pertempuran dalam perang 1948 yang akhirnya mengarah pada pembentukan Israel.

UNRWA telah menghadapi krisis uang tunai sejak donor lama terbesarnya, Amerika Serikat
memangkas pendanaan pada awal tahun ini.

Pemerintah Trump menyebut badan tersebut perlu melakukan reformasi dan menyerukan agar Palestina memperbarui pembicaraan damai dengan Israel.

Perundingan perdamaian terakhir Palestina-Israel runtuh pada 2014. Sebagian karena penentangan Israel terhadap sebuah pakta persatuan antara faksi Fatah dan Hamas Palestina.

Juga pembangunan permukiman Israel di tanah yang diduduki bahwa orang-orang Palestina sebagai upaya mencari sebuah negara.

Juru bicara UNRWA Chris Gunness mengatakan kepada Reuters awal bulan ini bahwa dukungan UNRWA akan diperlukan selama para pihak gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri krisis.

"UNRWA tidak mengabadikan konflik, konflik melanggengkan UNRWA," kata Chris. Ia menilai hal ini sebagai bentuk kegagalan partai-partai politik dalam menyelesaikan situasi pengungsi yang melanggengkan keberadaan UNRWA.

 


Birny Birdieni

Birny Birdieni
01-09-2018 07:56