Main Menu

Presiden Sudan Tolak Undangan PBB Karena Diperlakukan seperti 'Anak Sekolah'

Dani Hamdani
19-09-2015 16:58

presiden sudan selatan salva kiir (dok gatranews)

Juba, GATRANews - Presiden Sudan Selatan tidak akan hadir dalam pertemuan PBB yang digelar untuk mendorong upaya damai di negara berkecamuk itu, karena ia merasa dipanggil ke pertemuan itu seperti "anak sekolah", kata seorang menteri, Jumat (Sabtu WIB).

 

Sekretaris Jendral PBB Ban Ki-moon mengundang Presiden Salva Kiir dan seterunya, pemimpin pemberontak Riek Machar, ke New York bulan ini, dalam upaya mendorong tercapainya kesepakatan damai.


Machar mengatakan ia akan menghadiri pertemuan pada 29 September itu, namun Kiir hanya akan mengirimkan wakil presiden.
 

"Anda tidak bisa mengundang seorang presiden dan memberinya pemberitahuan pendek seperti anak sekolah, untuk datang dan menghadiri pertemuan Anda," kata Menteri Informasi Michael Makuei kepada wartawan seperti dikutip AFP.
 

Ia mengatakan keberangkatan Kiir ke Amerika Serikat juga akan membawa banyak masalah.
 

"Pergi ke Amerika, seperti Anda tahu adalah satu masalah, dalam hal visa. Benar bahwa mereka bisa memberi presiden visa, namun mereka bisa menghalangi kepergian delegasi lain yang mendampingi presiden, jadi untuk menghindari terjadinya penghinaan semacam ini, Wakil Presiden James Wani Igga yang akan hadir," ujarnya seperti dilaporkan Antara.
 

Kiir dan Machar telah menandatangani kesepakatan damai pada Agustus lalu, tetapi pertempuran masih terus berlanjut meskipun gencatan senjata mulai berlaku pada 29 Agustus.
 

AS mendesak Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan larangan bepergian dan membekukan aset panglima militer Sudan Selatan Paul Mulong serta komandan pemberontak Johnson Olony atas peran mereka dibalik terus berlanjutnya pertempuran, meskipun Rusia dan Angola menentang pengenaan sanksi tersebut.
 

Sudan Selatan yang merupakan negara termuda di dunia itu terjerumus dalam bentrok berdarah sejak Desember 2013 ketika Kiir Menuduh wakilnya Machar, merencanakan kudeta.

 
Kekerasan di negara itu telah menewaskan puluhan ribu orang dan negara miskin itu kini terpecah belah berdasarkan suku.



Editor: Dani Hamdani

Dani Hamdani
19-09-2015 16:58