Main Menu

Alasan Trump Stop Perusahaan Singapura Beli Qualcomm 

Rosyid
13-03-2018 14:34

Kantor pusat Qualcomm Inc. di San Jose, California. (Shutterstock/FT02)

Washington, Gatra.com - Presiden Donald Trump menerbitkan perintah untuk menghentikan rencana produsen microchip Broadcom Ltd untuk menguasai Qualcomm Inc., dengan alasan keamanan nasional. Keputusan itu menghentikan upaya yang disebut-sebut kesepakatan terbesar di industri teknologi ditengah kekhawatiran Cina akan mendapat keuntungan terbesar dari aksi ini. 

 

Perintah presiden tersebut muncul dari pertimbangan bahwa keunggulan Amerika Serikat dalam menciptakan teknologi dan menentukan standar teknologi telepon seluler generasi berikutnya akan hilang dan pindah ke China jika Broadcom yang berbasis di Singapura mengambil alih Qualcomm -perusahaan yang  berbasis San Diego, Amerika Serikat. Begitu menurut salah seorang pejabat Gedung Putih yang dikutip Reuters, Senin  (13/3) waktu setempat.

 

Qualcomm telah muncul sebagai salah satu pesaing terbesar Huawei Technologies Co. Hal itu  menjadikan Qualcomm sebagai aset berharga yang strategis.

 

Sebelumnya Qualcomm telah menolak tawaran Broadcom senilai USD 117 miliar. Tawaran itu kini sedang diselidiki oleh Komite Penanaman Modal Asing AS di Amerika Serikat (Committee on Foreign Investment in the United States/CFIUS), sebuah panel antar lembaga yang dipimpin oleh Departemen Keuangan yang bertugas memeriksa dampak keamanan nasional dari proses akuisisi perusahaan AS oleh perusahaan asing.

 

Lewat sebuah surat pada tanggal 5 Maret, CFIUS menyebutkan sedang dalam proses penyelidikan risiko hubungan Broadcom dengan "entitas asing pihak ketiga".

 

Meskipun tidak menyebutkan secara jelas siapa yang dimaksud 'entitas asing pihak ketiga', surat tersebut berulang kali menggambarkan Qualcomm sebagai perusahaan terdepan dalam pengembangan teknologi dan standar 5G.

 

"Pergeseran dominasi Cina di 5G akan menimbulkan konsekuensi keamanan nasional yang negatif bagi Amerika Serikat," CFIUS mengatakan. "Sementara Amerika Serikat tetap dominan di ruang penetapan standar saat ini, China kemungkinan akan bersaing dengan kuat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Qualcomm sebagai hasil dari pengambilalihan yang tidak bersahabat ini. "

 

Senin, salah seorang pejabat Gedung Putih membenarkan bawah masalah keamanan nasional itu terkait dengan risiko hubungan Broadcom dengan 'entitas asing pihak ketiga'.

 

Sumber Reuters yang mengetahui dasar pemikiran CFIUS mengatakan bahwa, jika kesepakatan itu terjadi, militer AS khawatir bahwa dalam waktu 10 tahun, "pada hakikatnya akan ada satu pemain dominan dalam semua teknologi ini dan itu adalah Huawei.Perusahaan telekomunikasi Amerika nantinya tidak punya pilihan Mereka harus membeli peralatan dari Huawei".

 

Huawei telah menjalin hubungan kerjasama bisnis yang erat dengan operator telekomunikasi besar di seluruh Eropa dan Asia. Hal itu menempatkan Huawei sebagai pemain terdepan dalam persaingan global menguasai jaringan 5G meskipun ada kekhawatiran A.S.

 

Huawei sudah menjadi pemein dominan di China, yang diperkirakan akan menjadi pasar teknologi 5G terbesar di dunia. Perusahaan ini juga membuat membuat terobosan di sejumlah negara untuk bersaing dengan pemain lainnya seperti Ericsson dan Nokia,  termasuk negara-negara yang merupakan sekutu lama Amerika Serikat.

 

Qualcomm juga pemain utama teknologi 5G, yang diperkirakan memiliki 15 persen hak paten 5G di dunia, dibandingkan dengan 11 persen untuk Nokia dan 10 persen untuk seluruh China, mengutip penelitian LexInnova. Banyak pembuat smartphone mengandalkan Qualcomm untuk menghadirkan chipset 5G tepat pada waktunya pada akhir 2018 untuk meluncurkan ponsel 5G mereka di tahun 2019.

 

Broadcom sedang meninjau kembali perintah presiden. "Broadcom sangat tidak setuju bahwa usulan akuisisi Qualcomm menimbulkan masalah keamanan nasional," demikian pernyataan resmi perusahaan itu menanggapi keputusan Presiden Trump. 

 

Langkah Trump untuk menghentikan proses kesepakatan tersebut terjadi hanya beberapa bulan setelah presiden AS itu berdiri di samping Chief Executive Broadcom Hock Tan di Gedung Putih, mengumumkan keputusan perusahaan tersebut untuk memindahkan kantor pusatnya ke Amerika Serikat dan memujinya, "salah satu perusahaan yang benar-benar hebat."


Editor: Rosyid

 

Rosyid
13-03-2018 14:34