Main Menu

Pasca Kerusuhan Pilpres Honduras, Jaminan Konstitusional Ditangguhkan

Birny Birdieni
02-12-2017 15:31

Artikel Terkait

Tegucigalpa, Honduras, Gatra.com- Pejabat pemerintah, Ebal Diaz mengatakan, pemerintah Honduras telah menangguhkan "jaminan konstitusional" dan memberlakukan jam malam, setelah terjadi kerusuhan dan kekerasan dalam demonstrasi penundaan Pemilihan Presiden, Ahad (26/11) lalu.

 

Untuk itu, terhitung Sabtu (2/12) ini, Pemerintah Honduras telah memberi tentara dan polisinya kekuatan lebih banyak untuk menahan kerusuhan yang lebih besar. Demonstrasi kekerasan sejak pemilihan telah menewaskan satu orang dan 20 lainnya cedera.

 

 

"Penangguhan jaminan konstitusional disetujui agar angkatan bersenjata dan polisi nasional dapat menahan gelombang kekerasan yang melanda negara ini," kata Diaz di televisi nasional seperti dikutip dari BBC.

 

Dia mengatakan bahwa jam malam akan berlangsung antara pukul 18:00 dan 06:00 untuk 10 hari ke depan. Sebagai informasi, hasil pemilihan umum presiden lalu ditunda karena kandidat oposisi utama, Salvador Nasralla menuntut penghitungan ulang lebih dari 5.000 kotak suara di tiga wilayah. 

 

Nasralla mengklaim memiliki bukti kecurangan pemilihan dan memanipulasi hasil. Bahkan para pendukung oposisi tersebut juga mengklaim Presiden Juan Orlando Hernández sedang berusaha mencuri pemilihan. 

 

Polisi anti huru hara menembakkan gas air mata pada pendukung oposisi yang marah di ibukota Tegucigalpa pada hari Jumat kemarin, di dekat pusat dimana hasilnya akan diumumkan.

 

Di tempat lain, para pemrotes memblokir jalan-jalan raya dan menyalakan kendaraan. Bahkan pendukung Nasralla menyalakan sebuah bom molotov saat pelaksanaan demonstrasi tersebut.

 

Sementara itu, raihan suara Presiden Hernández hanya memiliki keunggulan sedikit. Sehingga Partai Nasional Kanan Tengahnya yakin pada akhirnya akan dilakukan pemilihan kembali. 

 


 

Editor Birny Birdieni

Birny Birdieni
02-12-2017 15:31