Main Menu

Amerika Ancam Cina Terkait Muslim Uighur

Birny Birdieni
12-09-2018 10:44

  Muslim Uighur di wilayah Xinjiang. (Reuters/re1)

Washington, Gatra.com- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mempertimbangkan sanksi terhadap pejabat senior Cina dan perusahaan terkait dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia akan minoritas muslim Uighur di wilayah Xinjiang, Cina.

 

"Kami sangat terganggu oleh tindakan keras yang memburuk, tidak hanya pada orang Uighur (tetapi juga) orang-orang Kazakh, Muslim lainnya di wilayah itu di China," kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Heather Nauert dikutip dari Reuters, Rabu (12/9).

Bulan lalu, panel hak asasi manusia PBB mengatakan telah menerima laporan yang dapat dipercaya bahwa hingga satu juta etnis Uighur mungkin ditahan di penahanan ekstra-hukum Xinjiang.

PBB menyerukan agar mereka dibebaskan. "Ada laporan yang dapat dipercaya di luar sana bahwa banyak, ribuan telah ditahan di pusat-pusat penahanan sejak April 2017, dan jumlahnya cukup signifikan dari apa yang dapat kami katakan sejauh ini," kata Nauert.

Nauert mengakui bahwa Departemen Luar Negeri telah menerima surat dari kelompok bipartisan anggota parlemen AS pada akhir Agustus lalu meminta Sekretaris Negara Mike Pompeo untuk menjatuhkan sanksi pada sejumlah pejabat China yang dituduh mengawasi kebijakan tersebut.

Mereka termasuk Ketua Partai Komunis di Xinjiang, Chen Quanguo dan juga anggota politbiro Partai. Juga dalam pertimbangan sanksi diberikan kepada para anggota parlemen dan beberapa perusahaan Cina yang terlibat dalam membangun kamp-kamp tahanan.

Mereka disinyalir sebagai pihak yang menciptakan sistem pengawasan untuk melacak dan memantau warga Uighur.

Pihak AS bisa memberikan sanksi berdasarkan Global Magnitsky Act, Undang-Undang federal yang memungkinkan pemerintah AS menargetkan pelanggar hak asasi manusia di seluruh dunia. Hukumannya adalah dengan membekukan aset, larangan perjalanan, dan larangan orang Amerika melakukan bisnis dengan mereka.

Sumber kongres AS menyebut bahwa dalam sebuah diskusi disebutkan pemerintah AS memiliki momentum akan kemungkinan memberikan hukuman ekonomi menanggapi laporan penahanan massal etnis Uighur dan Muslim lainnya, yang telah memicu kecaman internasional.

Seorang pejabat AS mengatakan gagasan sanksi masih dalam tahap diskusi. Salah seorang sumber kongres juga mengatakan keputusan itu tampaknya tidak akan segera terjadi.

Keputusan sanksi apa pun akan menjadi langkah langka administrasi Trump akan kebijakan hak asasi manusia. Terutama ketika hubungan panasnya dengan Cina dalam perang dagang. Disisi lain, AS juga meminta bantuan Beijing untuk menyelesaikan kebuntuan atas senjata nuklir Korea Utara.

Nauert menolak membahas detail rencana tindakan sanksi yang akan diberikan pemerintah AS. "Kami tidak akan meninjau sanksi apa pun yang mungkin atau tidak mungkin terjadi," kata Nauert.

Adapun Proyek Hak Asasi Manusia Uighur yang bermarkas di Washington mentweet foto aktivis Dolkun Isa yang juga presiden Kongres Dunia Uyghur, di Gedung Putih pada hari Senin (10/9) kemarin.

Cuitan itu bersamaan dengan komentar, “Pertemuan dengan para pejabat Gedung Putih hari ini memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan untuk Uighur."

Isa menolak untuk mengatakan pejabat Gedung Putih yang dia temui di Washington. Namun ia mengatakan dia mendapat kesan dari Amerika bahwa mereka serius mempertimbangkan memberlakukan sanksi pada pejabat senior Cina.

Dalam sambungan telepon dengan Reuters dari Brussels, Isa mengatakan kalau dia akan bertemu dengan pejabat Uni Eropa pada hari Rabu (12/9) besok waktu setempat.

Pihak Cina sebelumnya menyerukan kepada ketua hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet untuk menghormati kedaulatannya setelah dia mendesak Beijing untuk mengizinkan pengawas ke wilayah Xinjiang dan menyatakan keprihatinan tentang situasi di sana.

Beijing mengatakan kalau Xinjiang menghadapi ancaman serius dari gerilyawan dan separatis Islam yang merencanakan serangan dan memicu ketegangan antara minoritas Uighur yang sebagian besar Muslim menyebut Xinjiang sebagai rumah dari anggota mayoritas etnis Han Cina itu.


Birny Birdieni

Birny Birdieni
12-09-2018 10:44