Main Menu

AHY Rekomendasikan Pemerintah kirim Observers ke Myanmar

Andhika Dinata
25-09-2017 10:54

Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI), Agus Harimurto Yudhoyono (GATRA/Ardi Widi Yansah/AK9)

Jakarta, GATRAnews - KONFLIK kemanusiaan terhadap warga Rohingya yang terjadi di Rakhine, Myanmar, menjadi salah satu tema hangat dalam rountable discussion, digelar Yudhoyono Institute (YI) di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran, Jakarta (20/9). Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI), Agus Harimurto Yudhoyono, menyebutkan masalah Rohingnya menjadi isu geopolitik yang panas di kawasan Asia Pasifik, selain dari konflik semenanjung Korea yang memperuncing hubungan Korea Utara-Korea Selatan.

Menurut Agus, konflik berdarah yang terjadi di Rakhine tidak lepas dari sejarah etnis Rohingnya yang terpinggirkan dari hak-hak dasarnya. Hal itu dipicu sejak etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang dikeluarkan pada tahun 1982. “Kaum Rohingya praktis tidak bisa memeroleh hak dasar layanan kesehatan, pendidikan, maupun akses ekonomi,” katanya kepada GATRA, Senen (25/9).

Situasi itu kemudian menimbulkan ekses terhadap pecahnya konflik dan tragedi kemanusiaan yang berkepanjangan. Situasi Rakhine yang memanas belakangan, menyita perhatian dunia. Setidaknya tercatat 400 orang korban tewas, serta sekitar 38.000 etnis Rohingya mengungsikan diri menuju Bangladesh guna menghindari kecamuk perang.

Putera sulung SBY itu juga turut mengingatkan agar kasus Rohingya tidak menjadi pemantik ataupun pemicu munculnya benih-benih radikal di kawasan regional ASEAN. “Bisa saja situasi yang menimpa masyarakat atau etnis warga Rohingya itu menjadi sasaran rekrutmen (pelaku teror) serta menjadi alasan munculnya radikalisme atau terorisme,” terangnya.

Ia memberikan pandangan bahwa pemikiran ekstrim radikal berawal dari kondisi masyarakat yang tertekan. Kondisi ini juga muncul di Filipina Selatan, dimana tindak radikalisme juga dipicu oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar hidup.

“Itu (radikalisme) berawal dari sebuah kondisi yang tertekan. Jika ada suatu kelompok masyarakat yang termarjinalisasi, tidak mendapatkan hak dasar, serta tidak diakui sebagai warga negara,” sasar pria dengan pangkat terakhir Mayor Infanteri TNI AD itu.

Bicara soal kasus Rohingnya, Agus menjelaskan pihaknya sudah menyampaikan beberapa usulan dan rekomendasi strategis kepada Presiden Joko Widodo, lewat Menteri Sekretaris Negara Pratikno. “Dalam point papers tersebut saya menyampaikan tentu kita semua terus menunjukkan appresiasi dan support kepada Pemerintah yang telah berupaya. Tentunya tidak ada yang serba mudah dan sederhana”.

Salahsatu rekomendasi yang disampaikan TYI adalah dengan Indonesia mengirimkan pengamat perdamaian ke wilayah pantai barat Myanmar itu. “Salahsatu rekomendasi kami adalah dengan mengirimkan pengamat perdamaian yang independen atau independent observers”.

Tujuannya adalah untuk memantau dan memastikan situasi yang terjadi di Rakhine, Myanmar saat ini. Apakah sesuai dengan kenyataan dan publikasi yang disiarkan di media massa, ataupun sebaliknya.

Dirinya menyebut pada 2005 lalu, Indonesia sempat mempunyai Aceh Monitoring Mission (AMM), yang tujuannya melakukan monitoring terhadap situasi terkini di Aceh, serta mendorong langkah antisipatif untuk proses perdamaian di Aceh. Hal yang sama juga diterapkan ketika pecah konflik di Moro, Filipina.

“Kita punya Aceh Monitoring Missions, di situ diundang Former Military Officers dari berbagai Negara di ASEAN untuk mengamati situasi di Aceh, ketika Aceh berkecamuk waktu itu,” ucap Agus.

Ia menerangkan pengamat yang dikirim adalah personil terpilih yang melakukan tugas kenegaraan tanpa harus berada di bawah bendera PBB. “Kita kirim observers yang independen, netral, dan imparsial, serta dapat memainkan peran yang positif untuk check and balances”.

Hal itu menurutnya dimungkinkan selama Indonesia masih menganut politik bebas aktif serta tidak mengintervensi kebijakan yang diatur oleh Pemerintah setempat. “Melalui diplomasi yang tidak harus menggunakan megaphone, tapi diam-diam, di belakang layar, dengan niat yang baik, bisa saja kita mengirim personil terpilih ke sana”, ujar pria yang pernah mengenyam pengalaman menjadi pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) itu.


Reporter : Andhika Dinata 
Editor: Nur Hidayat 

Andhika Dinata
25-09-2017 10:54