Main Menu

Jokowi : Negosiasi ZEE Dengan Vietnam Adalah Prioritas

Bernadetta Febriana
27-01-2018 07:30

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam, Nguyễn Xuân Phúc, Jumat (26/1). (Dok. Sekretariat Kabinet/AK9)

 

Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo mendorong penguatan kerja sama antara Indonesia dan Vietnam dalam sejumlah hal. Saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam, Nguyễn Xuân Phúc, di sela KTT ASEAN-India yang dihelat di Hotel Taj Diplomatic Enclave, New Delhi, India, pada Jumat, 26 Januari 2018, ia mengangkat pembahasan seputar dua hal utama yang dirasa perlu dijadikan perhatian kedua negara.

 

 

 

"Pertama, saya ingin kembali menekankan pentingnya mempercepat penyelesaian negosiasi delimitasi zona ekonomi eksklusif (ZEE)," ucapnya.

 

 

 

Pembahasan tersebut diharapkan dapat menciptakan stabilitas di kawasan perairan kedua negara seperti mencegah terjadinya insiden atau ketegangan di perairan. Selain itu, perundingan mengenai ZEE juga dapat diiringi dengan kerja sama di bidang penanganan terorisme dan maritim yang lebih luas.

 

 

 

"Dalam hal ini saya menyambut baik dicapainya kesepakatan awal bersama terkait area delimitasi ZEE bulan November lalu. Saya meminta agar tim perunding kedua negara dapat segera mencapai pemahaman bersama mengenai delimitasi potensial batas ZEE," sambungnya.

 

 

 

Perundingan ZEE kedua negara telah berlangsung cukup lama. “Kita telah mengadakan perundingan sebanyak 10 kali, ada progres tapi kita harus dorong progresnya,” kata Retno.

 

 

 

Sementara itu, fokus kedua yang coba diangkat oleh Presiden ialah mengenai kebijakan di sektor otomotif yang diberlakukan Vietnam. Kebijakan itu mengatur standar dan persyaratan kendaraan yang diimpor ke negara tersebut.

 

 

 

Kepala Negara menyampaikan bahwa untuk dapat memenuhi kebijakan yang berlaku mulai Januari 2018 itu dibutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Presiden menyatakan kekhawatirannya apabila kebijakan itu berimplikasi pada terganggunya kerja sama perdagangan kedua negara yang meningkat selama tiga tahun terakhir.

 

 

 

"Saya melihat kebijakan tersebut dapat berimplikasi negatif bagi ekspor Indonesia ke pasar Vietnam, khususnya untuk produk kendaraan utuh (completely build-up) dan kendaraan terurai (completely knock-down)," ucapnya.

 

 

 

Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada Perdana Menteri Vietnam untuk memberikan kesempatan bagi Indonesia dalam mempelajari lebih rinci aturan dan kebijakan tersebut.

 

 

 

"Saya mengharapkan pemerintah Vietnam dapat memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mempelajari kebijakan ini, mempertimbangkan perbedaan standar dan peraturan antarnegara, serta memberikan masa transisi bagi negara pengekspor," ujarnya.

 

 

 

Presiden Jokowi juga mendorong agar enam kesepakatan di bidang pendidikan, hukum, utilisasi gas di wilayah perbatasan landas kontinen, pembangunan pedesaan, penguatan kerja sama keamanan laut, dan suplai batu bara yang ditandatangani tahun lalu dapat terus diimplementasikan.


 

Editor : Bernadetta Febriana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernadetta Febriana
27-01-2018 07:30