Main Menu

Uni Eropa Kritik Larangan Aktivis Muda di Caleg Hong Kong

Birny Birdieni
30-01-2018 15:53

Agnes Chow. (AFP/Philip Fong/AK9)

Hongkong, Gatra.com- Pemerintah Hong Kong, Cina melarang seorang aktivis muda, Agnes Chow, seorang anggota aktif komite partai Demosisto yang mencalonkan dalam pemilihan legislatif. Pelarangan ini membuat Uni Eropa buka suara dengan melihat hal tersebut sebagai pelanggaran akan perjanjian hak asasi manusia internasional serta berisiko merusak reputasi kota tersebut.

 

Juru bicara UE, Maja Kocijancic menilai keputusan Pemerintah Hong Kong akan mengurangi reputasi negara tersebut di dunia internasional. "Sebagai masyarakat bebas dan terbuka, perlindungan hak-hak sipil dan politik di Hong Kong merupakan bagian penting dari implementasi prinsip 'Satu negara, dua sistem', yang didukung oleh Uni Eropa," ia menegaskan sperti dikutip dari Reuters. 

 

Agnes Chow merupakan sekutu dari Joshua Wong yang mendirikan Demosisto. Partai politik pro demokrasi yang berdiri 10 April 2016 itu melakukan aksi langsung, referendum populer dan cara-cara non kekerasan yang mendorong otonomi politik dan ekonomi melawan Partai Komunis Cina. 

 

Gerakan yang didasari oleh mahasiswa itu pernah menyerbu pekarangan gedung pemerintah Hong Kong pada September 2014 silam. Mereka menuntut pemilu bebas sepenuhnya dan referendum masa depan kota semi-otonom tersebut setelah tahun 2047. 

 

Namun Hong Kong dan pihak berwenang Cina telah berkali-kali mengecam kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri sebagai penyimpangan dari prinsip "satu negara, dua sistem" yang melampaui batas Beijing.

 

"Membekukan kandidat dari posisi pemilihan karena keyakinan politik mereka sebagai sikap yang bertentangan dengan hak di bawah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ... untuk mencalonkan diri dalam pemilihan tanpa batasan yang tidak masuk akal," ungkap Maja.

 

Perjanjian tersebut pun sudah diadopsi Undang-Undang Hong Kong ketika pemerintah Inggris mengembalikan ke Cina tahun 1997 lalu. Memungkinkan kebebasan yang tidak dinikmati oleh sebagian besar warga Cina daratan.

 

Berita tentang diskualifikasi tersebut memicu sebuah demonstrasi oleh 2.000 orang di pusat keuangan Asia. Sekelompok pengacara juga menilainya sebagai hal tidak masuk akal, tidak sah dan tidak konstitusional. Termasuk Kelompok internasional, seperti Human Rights Watch dan badan non-pemerintah Inggris Hong Kong Watch juga menyatakan keprihatinannya.

 

Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam membantah bahwa dia atau Beijing telah menekan bawahannya untuk melarang Chow. "Ini dilakukan sesuai hukum," katanya. Bukan melucuti hak mereka dari mencalonkan diri karena afiliasi politik mereka. 

 


 

Editor : Birny Birdieni 

Birny Birdieni
30-01-2018 15:53