Main Menu

Akui Krisis Politik, Maladewa Tetapkan Kondisi Darurat

Birny Birdieni
06-02-2018 04:55

Polisi Maladewa berjaga-jaga di jalan utama saat berlangsung demonstrasi oleh pendukung oposisi di Male, Maldives, (5/2). (REUTERS/Stringer/FT02)

Artikel Terkait

Male', Gatra.com- Mengakui ada krisis politik, Pemerintah Maladewa mengumumkan keadaan darurat selama 15 hari mendatang terhitung Senin (5/2) malam waktu setempat. Kondisi itu memungkinkan petugas keamanan di negara bagian Samudra Hindia tersebut melakukan kekuatan ekstra dalam penangkapan.

 

Dilansir dari BBC, konflik di Maladewa ini memanas setelah Mahkamah Agung mengumumkan sebuah keputusan penting Jumat (2/2) lalu. Dimana Hakim menganulir vonis akan mantan Presiden Mohamed Nasheed pada tahun 2015 lalu sebagai hal yang tidak konstitusional. 

 

Mahkamah Agung juga memerintahkan pengangkatan kembali kepada 12 anggota parlemen. Maka hal ini juga melihat ada kemungkinan mayoritas parlemen oposisi dipulihkan kembali.

 

Nasheed merupakan pemimpin ke-4 Maladewa yang pertama kali terpilih secara demokratis. Namun pendiri Partai Demokratik Maladewa itu kemudian dihukum karena undang-undang anti-terorisme dan dijatuhi hukuman 13 tahun penjara.

 

Keputusan tersebut dikutuk secara internasional dan pada tahun berikutnya, Nasheed diberi suaka politik di Inggris setelah sebelumnya diizinkan pergi ke sana untuk perawatan medis.

 

Kini Pemerintah Maladewa telah menangguhkan parlemen dan memerintahkan tentara untuk menolak upaya Mahkamah Agung dalam memakzulkan kepemimpinan Presiden Abdulla Yameen. Presiden dari Partai Progresif Maladewa itu memimpin sejak 17 November 2013 silam. 

 

Sejak Presiden Yameen mengambil alih kekuasaan, negara kepulauan terdiri dari 26 atol karang dan 1.192 pulau tersebut telah menghadapi kebebasan berbicara, hingga penahanan lawan dan independensi peradilan.

 

Kini pasukan keamanan pun telah memasuki Mahkamah Agung. Disana ada hakim, namun belum jelas apakah ada penangkapan atau tidak. Namun juru bicara pengadilan mengatakan kalau dia tidak dapat menghubungi mereka.

 

Namun pihak Pemerintah Maladewa telah menangkap mantan presiden, Maumoon Abdul Gayoom yang juga saudara tiri Presiden Yameen. Gayoom telah menyesuaikan diri dengan berpihak pada oposisi pemerintah atau kubu Nasheed. 

 

Gayoom ditahan dalam serangan polisi di rumahnya. Sesaat sebelum penangkapan, dia membuat status di jejaring sosial Twitter dengan mengatakan kalau adanya kehadiran polisi besar di luar rumahnya.

 

"Sejumlah besar @PoliceMv di sekitar tempat tinggal saya. Melindungi saya atau untuk menangkap saya? Tidak tahu. @USAmbKeshap @AkhileshIFS @MNDF_Official @hrcmv @amnestyImage," demikian cuitan Maumoon dalam akun @maumoonagayoom.

 

Pria berusia 80 tahun itu memimpin Maladewa sejak 11 November 1978 silam. Dia memerintah negara kepulauan tersebut secara otokratis selama tiga dekade, sebelum akhirnya Maladewa menjadi negara multi-partai pada tahun 2008.

 

Lalu bagaimana Pemerintah Maladewa menanggapi keputusan Mahkamah Agung?

 

Pemerintah Maladewa telah memecat komisaris polisi yang berjanji akan memberlakukan keputusan Mahkamah Agung. Tidak hanya itu, otoritas juga memerintahkan penahanan akan dua anggota parlemen oposisi yang telah kembali ke Maladewa.

 

Ini juga memperingatkan bahwa setiap perintah pengadilan untuk menangkap atau memakzulkan Presiden Yameen sebagai hal ilegal. Maladewa telah mengumumkan keadaan darurat sejak November 2015 lalu.

 

Ini terjadi setelah pemerintah mengatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki sebuah rencana untuk membunuh Presiden Yameen.

Langkah itu terjadi dua hari sebelum sebuah demonstrasi yang direncanakan oleh Partai Demokrat Maldivian Nasheed.

 

Bagaimana reaksi oposisi?

 

Nasheed, yang berada di pengasingan Sri Lanka mengatakan kepada BBC bahwa tindakan "ilegal yang dilakukan oleh pemerintah" adalah sebuah kudeta. "Maldivians sudah cukup memiliki rezim kriminal dan ilegal ini. Presiden Yameen harus segera mengundurkan diri," ia menegaskan. 

 

Seorang anggota parlemen oposisi, Eva Abdulla, mengatakan bahwa keadaan darurat adalah "langkah putus asa" yang menunjukkan bahwa pemerintah telah kehilangan semua kepercayaan. "Ini termasuk kepercayaan orang dan institusi," ungkapnya.

 

Akan konflik ini, Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat pun angkat suara. Lewat cuitannya, ia mengingatkan kalau "dunia sedang menyaksikan Maladewa". 

 

"Amerika berdiri bersama warga Maldive. Pemerintah Maldive dan militer harus menghargai hukum kebebasan berekspresi dan institusi demokrasi. Dunia sedang mengamati," demikian cuitan tersebut.

 


Editor : Birny Birdieni

 

Birny Birdieni
06-02-2018 04:55