Main Menu

Saudi: Penangkapan Koruptor Usai, Ayo Bisnis Lagi

Rosyid
21-02-2018 11:38

Pencetus reformasi Arab Saudi, Putra Mahkota Mohammed Bin Salman (Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout/File Photo via REUTERS/FT02)

Riyadh, Gatra.com - Tiga bulan setelah Arab Saudi menahan sejumlah orang terkait pemberantasan korupsi, pemerintah Arab Saudi kini berusaha meyakinkan investor bahwa kerajaan tersebut tetap terbuka untuk bisnis.

Korupsi sudah jadi keluhan para investor sejak lama. Dan reformasi yang didorong Putra Mahkota Mohammed bin Salman ingin agar korupsi ditekan agar ekonomi negara itu tidak selamanya tergantung pada ekspor migas. Namun tidak semua penguasa nyaman dengan pengangkapan besar-besaran sejumlah pangeran November lalu. Karena semua hal yang terkait penangkapan itu tidak transparan. Sehingga mnimbulkan kecurigaan hal itu lebih didorong motif politik.

Bulan lalu sejumlah pejabat tinggi termasuk pangeran Mohammad bertemu dengan pimpinan pengusaha lokal. Pertemuan itu untuk menyakinkan para pengusaha bahwa tindakan keras terhadap terduga koruptor sudah selesai, dan sekarang sudah cukup aman untuk melakukan bisnis. Hal itu diungkapkan Reuters yang mengutip keterangan dari lima sumber di Saudi yang berbicara dengan peserta pertemuan itu. 

Pertemuan Januari itu dilakukan di banyak tempat di Riyadh dan Jeddah. Pesan utama dari pertemuan itu adalah gelombang penahanan  massal sudah selesai. Tidak ada rencana gelombang penahan baru. Penegasan itu menghilangkan kekhawatiran para pengusaha. Karena selama ini mereka khawatir pihak berwenang akan mengambil tindakan yang sama terhadap lapisan pengusaha yang lain. 

"Mereka diberitahu kampanye anti korupsi sudah selesai, lanjutkan bisnis anda seperti biasa dan tanam investasi dibidang ekonomi," kata salah seoerang sumber, bankir senior kepada Reuters.

Pesan lain adalah bahwa pemerintah Saudi mendefinisikan korupsi secara  sempit. Meskipun mereka ingin memperbaiki praktik bisnis Saudi, para pejabat tersebut menyakinkan kepada pemimpin bisnis bahwa perubahan akan dilakukan bertahap, tidak akan mengubah budaya secara radikal sehingga hubungan bisnis normal rusak, kata sumber tersebut.

Hal itu melegakan banyak pengusaha di sebuah negara di mana hubungan pribadi sering membantu menentukan transaksi antar perusahaan. Dan di mana pemberian uang tunai atau tanah kadang-kadang dianggap perlu untuk menyelesaikan sesuatu.

Sejumlah pangeran yang ditahan sudah dibebaskan. Namun pesan yang disampaikan dalam pertemuan itu menegaskan betapa sulitnya Pangeran Mohamad dan timnya untuk mereformasi negara itu. Perubahan yang diperlukan dalam reformasi antara dengan mengatasi korupsi di sektor bisnis. Namun sistem peradilan kurang berkembang dan cara-cara keras yang ditunjukkan Pangeran Mohamad kontras dengan proses pengadilan Barat. Ini artinya setiap tindakan reformasi bisa membuka kekurangan lainnya.  

Pemerintah mengatakan penyelesaian finansial dengan orang-orang yang ditahan itu telah menghasilkan pemasukan lebih dari USD 100 miliar. Sebagian besar dalam bentuk tanah, saham dan ases likuid lainnya. Bukan uang tunai. 

Dana yang diperoleh itu akan membantu rencana pembangunan pemerintah termasuk kawasan industri senilai USD 500 miliar di kawasan barat daya. 

Namun Reuters tidak bisa memverifikasi angka-angka pemerintah itu. Pemerintah juga tidak mengungkapkan nama orang-orang yang ditahan dengan alasan melindungi reputasinya dan penyelesaian di pengadilan  bisa menjadi pertempuran berkepanjangan yang mengalihkan perhatian dari prioritas utama.


 

Editor: Rosyid

Rosyid
21-02-2018 11:38