Main Menu

Abe: Jika Terbukti KKN, Siap Mundur

Rosyid
14-03-2018 17:09

Perdana Menteri Shinzo Abe (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/yus4)

Tokyo, Gatra.com - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe tetap bersikeras bahwa dia dan istrinya tidak terlibat dalam kesepakatan penjualan tanah yang didiskon besar-besaran. Isu ini sebelumnya yang juga dipakai pihak oposisi meminta pengunduran diri Menteri Keuangan Taro Aso, sekutu utama Abe.

 

Isu ini mencuat setelah beredar informasi kementrian keuangan mengubah dokumen terkait penjualan tanah milik negara dengan potongan harga besar-besaran kepada seorang pengelola sekolah yang memiliki hubungan dengan istri Abe, Akie.

 

Peluang Abe untuk memimpin partai berkuasa, Partai Demokrat Liberal (LDP) untuk masa jabatan ketiga bisa terganggu dengan dugaan sengaja menutup-nutupi masalah ini. Jika berhasil menang sekali lagi sebagai pemimpin LDP, Abe berpeluang menjadi PM paling lama dalam sejarah Jepang. 

 

Salinan dokumen yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan pada hari Senin menunjukkan bahwa referensi kepada Abe, istrinya dan Aso dikeluarkan dari catatan penjualan. Tanah itu dijual kementerian kepada pengelola sekolah Moritomo Gakuen.

 

"Ketika Anda melihat dokumen-dokumen itu bahkan sebelum diubah, jelas bahwa istri saya dan saya tidak terlibat," kata Abe kepada sebuah komite anggaran majelis tinggi pada hari Rabu (14/3). 

 

Abe mengatakan bahwa dia akan mengundurkan diri jika ada bukti yang ditemukan. Yasunori Kagoike, mantan kepala Moritomo Gakuen, dan istrinya masih dalam tahanan setelah ditangkap pada Juli lalu atas kesepakatan tersebut.

 

Ditanya tentang referensi pada hari Rabu, Abe berkata "Saya memeriksa dengan istri saya dan dia mengatakan bahwa dia tidak mengatakan hal seperti itu. Istri saya bukanlah orang yang bertanggung jawab untuk mendirikan sekolah atau atasan Mr Kagoike, jadi tentu saja dia tidak akan membuat pernyataan seperti itu. "

 

Abe dan Aso mengatakan kepada parlemen bahwa mereka tidak pernah menginstruksikan pejabat di kementerian keuangan untuk mengubah dokumen tersebut.

 

Skandal tersebut telah menyebabkan jalan buntu di parlemen, dengan partai oposisi memboikot perdebatan mengenai anggaran tahun fiskal berikutnya, yang berpotensi menunda reformasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.


 

Editor: Rosyid

Rosyid
14-03-2018 17:09