Main Menu

Presiden Jokowi Berikan Akte Kelahiran Online Di Luar Negeri

Bernadetta Febriana
10-09-2018 19:00

Presiden Jokowi meresmikan Portal Peduli WNI di Seoul, Korea Selatan (Dok. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu RI/re1)

Seoul, Gatra.com - Sekarang tak perlu susah-susah bila Anda di luar negeri dan melahirkan anak. Untuk mendapatkan akte kelahiran, sudah ada Portal Peduli WNI, yang merupakan sebuah sistem informasi pelayanan dan perlindungan WNI di Luar Negeri.

 

Tak terbayangkan oleh Daya, Mahasiswa Indonesia di Universitas Kyungsun, Busan, 320 km Selatan Seoul, Korea Selatan, bahwa ia akan dengan mudah mendapatkan akte kelahiran bagi anaknya yang lahir 4 September lalu. Tanpa perlu meninggalkan rumahnya di Busan, akte kelahiran yang diajukannya terbit secara online 3 hari setelah permohonan diajukan.

 

Semakin menjadi kejutan baginya bahwa yang mengirimkan aktenya secara online adalah Presiden Joko Widodo, yang sedang melakukan kunjungan ke Seoul, Korea Selatan. “Selamat ya atas kelahiran putera pertamanya. Permohonan akte kelahirannya sudah diverifikasi dan sekarang akan dikirimkan melalui email”, ujar Jokowi membuka percakapannya dengan Daya dan istri dalam percakapan melalui panggilan video jarak jauh Seoul-Busan.

 

Beberapa detik setelah Presiden menekan tombol persetujuan pemberian akte kelahiran di layar sentuh, Daya menerima akte kelahiran versi elektronik yang disertai QR Code. Selanjutnya Daya memindai dengan aplikasi pemindai kode QR dan secara otomatis dapat melihat akte asli yang dapat dicetak sewaktu-waktu. Penasaran dengan sistem itu, Presiden Jokowi juga mencoba memindai kode QR yang ditunjukkan Daya melalui di depan kamera.


Persetujuan penerbitan akte kelahiran elektronik oleh Presiden Jokowi di sela-sela kunjungan resminya ke Seoul tersebut, sekaligus secara simbolik menandai peluncuran Sistem Informasi Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri yang dinamai Portal Peduli WNI.


Portal yang dibangun Kementerian Luar Negeri sejak tahun 2015 ini akan menjadi satu-satunya platform pelayanan dan perlindungan WNI di seluruh Perwakilan RI. Dengan Portal, seluruh Perwakilan RI akan memiliki satu standar pelayanan dan satu data WNI. Sistem tersebut telah terintegrasi penuh dengan sistem pendataan dan pelayanan nasional seperti Dukcapil Kemdagri, Keimigrasian Kemhukham dan data ketenagakerjaan luar negeri milik BNP2TKI.

 

“Setelah pengembangan selama hampir 3 tahun, untuk pertamakalinya dalam sejarah akhirnya kita akan memiliki satu standar pelayanan di seluruh Perwakilan RI dan satu basis data WNI. Sistem dan datanya sudah terintegrasi penuh dengan data nasional terkait lainnya. WNI bisa mendapatkan layanan secara online maupun dengan datang ke Perwakilan”, papar Menlu Retno Marsudi yang bersama Duta Besar RI Seoul, Umar Hadi, dan Dirjen Dukcapil Kemdagri, Zudan Arif Fakrulloh, memaparkan cara kerja Portal kepada Jokowi.

 

Untuk dapat memanfaatkan pelayanan melalui portal ini, lanjut Retno, WNI di luar negeri diharuskan melaporkan dirinya. Proses lapor diri dibuat lebih mudah dengan lapor diri online. "Dengan sistem ini, nantinya Pemerintah akan dapat mengetahui statistik dan profil WNI di luar negeri yang akurat dan realtime," kata Retno.

 

Sistem ini akan terus dikembangkan dalam rangka memberikan pelayanan bagi WNI di luar negeri yang mudah, cepat dan murah. "Dengan sistem ini, pendataan pemilih untuk pemilu di luar negeri nantinya akan jauh lebih mudah dan akurat," ujar Retno lagi. Portal Peduli WNI ini akan diterapkan secara penuh di semua perwakilan mulai Januari 2019.

 

Seoul dipilih menjadi tempat peluncuran sistem ini karena Korea Selatan merupakan salah satu negara dimana terdapat konsentrasi WNI dalam jumlah besar. Terdapat sekitar 40 ribu WNI di Korea Selatan. Sebagian besar bekerja sebagai pekerja migran di sektor formal. Dari jumlah tersebut, lebih dari 2.500 WNI sudah melaporkan diri secara online sejak sistem ini pertamakali diuji coba akhir Juli 2018 lalu. KBRI Seoul juga dipandang salah satu Perwakilan paling siap menerapkan sistem ini dan sekaligus merupakan salah satu lokasi Data Center Kementerian Luar Negeri.


Bernadetta Febriana

Bernadetta Febriana
10-09-2018 19:00