Main Menu

Malaysia Segera Hapus UU Era Kolonial, Termasuk Hukuman Mati

Mukhlison S Widodo
12-10-2018 07:58

Ilustrasi Malaysia. (Shutterstock/awy)

 

Kuala Lumpur, Gatra.com - Kabinet Malaysia telah memerintahkan penangguhan UU Penghasutan era kolonial yang secara luas selama ini digunakan untuk mengekang perbedaan pendapat. Mereka juga sedang mempersiapkan untuk mencabut undang-undang hukuman mati kemungkinan pada akhir tahun ini.

Pada Rabu (10/10), Liew Vui Keong, menteri yang bertanggung jawab atas hukum, mengatakan kabinet telah memutuskan untuk mencabut hukuman mati. 

“Semua hukuman mati (kan dihapuskan. Dihentikan penuh,” katanya seperti dikutip oleh surat kabar New Straits Times. Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, Amnesty International mengatakan keputusan itu merupakan langkah maju yang besar. 

“Kami menyerukan kepada parlemen Malaysia untuk sepenuhnya menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan, tanpa pengecualian," kata sekretaris jenderal Amnesty Kumi Naidoo. 

Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Gobind Singh Deo mengatakan saat ini prosesnya sedang menunggu pengarahan dari jaksa agung. 

“Sejauh yang kami ketahui, keputusan telah dibuat dan harus dikomunikasikan kepada jaksa agung. Dan, tentu saja, itu baginya untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya,” katanya pada Kamis (11/10) dalam rekaman konferensi pers yang dikutip Reuters. 

Keputusan penghapusan UU Koalisi Penghasutan era kolonial, termasuk hukuman mati muncul sejak Mei lalu. Ketika Perdana Menteri Mahathir Mohamad meraih kemenangan mengejutkan dalam pemilihan umumnya menekankan janji untuk menekan korupsi merajalela dan mencabut undang-undang yang menindas, yang beberapa di antaranya berasal dari kekuasaan Inggris.

Sebelum pemungutan suara tersebut, puluhan politisi dan aktivis ditahan dan didakwa di bawah UU hasutan karena pemerintahan mantan Perdana Menteri Najib Razak untuk menekan perbedaan pendapat. 

Terutama setelah berita pecah pada tahun 2015 dari skandal multi-miliar dolar pada dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).


Reporter: CH
Editor: Mukhlison

Mukhlison S Widodo
12-10-2018 07:58