Main Menu

Kemlu : Kompensasi Korban Crane Ditahan Kemlu Adalah Hoax

Bernadetta Febriana
04-03-2017 13:53

Raja Salman Abdulaziz saat menjenguk korban crane, Septermber 2015. (GATRAnews/AFP)

Jakarta, GATRAnews - Kementerian Luar Negeri membantah info yang beredar di media sosial mengenai kompensasi bagi korban/ahli waris korban jatuhnya alat berat (crane)  proyek di Masjidil Haram. Dalam info di medsos yang mengaku dari GNPF MUI disebutkan bahwa kompensasi sudah dibayarkan oleh pemerintah Arab Saudi, namun ditahan oleh pihak Kemlu.

 

Direktur Perlindungan Warga dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal membantah keras informasi tersebut. "Info itu tidak benar, sekali lagi  tidak benar," kata Iqbal dalam pernyataan tertulis kepada media.


Lebih lanjut,kata Iqbal, pihaknya telah meminta klarifikasi kepada GNPF MUI. "Kami memperoleh klarifikasi bahwa tulisan tersebut bukan produk GNPF MUI," kata Iqbal.

 

Menurut GNPF MUI, lanjutnya, tulisan tersebut dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. GNPF MUI tidak pernah membahas isu ini, apalagi membuat statemen yang sedemikian.


Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, lanjut Iqbal telah meminta KBRI Riyadh untuk terus berkomunikasi dengan pihak terkait di Riyadh.

 

Baca Juga:

Raja Saudi Akan Santuni Korban Crane Rp 3,8 Miliar per Orang

Dubes Saudi: Santunan 1 Juta Riyal Dicairkan Lewat KBRI

11 Korban Musibah Crane Telah Dimakamkan di Mekah

 

"Menlu juga selalu menyampaikan masalah ini dalam setiap pertemuan bilateral dengan Menlu Arab Saudi pada berbagai kesempatan,"katanya.


Menanggapi permintaan KBRI Riyadh, pada tanggal 19 Februari 2015, Kemlu Saudi telah menyampaikan nota tertulis yang pada intinya menyampaikan bahwa proses verifikasi korban WNI telah selesai dilakukan dan saat ini dan tinggal menunggu penerbitan cek oleh Kementerian Keuangan Arab Saudi.

 

"Pemerintah Arab Saudi telah membentuk Tim untuk mempercepat proses pembayaran tersebut," kata Iqbal lagi.


Menurut informasi yang diperoleh, lanjutnya, pembayaran bagi korban dari seluruh negara akan dilakukan bersamaan. "Namun demikian, ini terkendala oleh adanya korban dari negara lain yang terlambat menyampaikan dokumen yang diperlukan," katanya.



Pihak Kemlu, lanjut Iqbal, selama ini  membangun komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh berbagai agama, termasuk para ulama di MUI. "Kemlu selalu mengkomunikasikan berbagai hal yang ditangani, khususnya yang terkait dengan umat Islam, termasuk isu pembayaran kompensasi ini kepada para pemuka agama," pungkasnya.


Reporter: Bernadetta Febriana
Editor: Rosyid

Bernadetta Febriana
04-03-2017 13:53