Main Menu

Koalisi Kemanusiaan Dunia Desak Israel Hentikan Penghancuran Kawasan Tepi Barat Palestina

Fahrio Rizaldi A.
13-03-2017 12:21

Kawasan pemukiman masyarakat Badui Palestina di wilayah Khan al Ahmar (Abbas Mimani / AFP/yus4)Jakarta, GATRAnews - Masyarakat Badui Palestina yang kini bermukim di wilayah Khan al Ahmar terancam diusir dari tempat tinggal mereka. Ancaman pemindahan paksa itu datang dari pemerintah Israel. Israel tengah memerintahkan militernya untuk menghancurkan seluruh desa di kawasan Tepi Barat perbatasan Palestina dan Israel pada Minggu (12/3).

 

Sejumlah organisasi kemanusiaan dunia menilai aksi pemindahan paksa oleh Israel itu adalah pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa ke Empat.

 

Koalisi yang terdiri lebih dari 80 organisasi kemanusiaan, pembangunan, dan hak asasi manusia internasional mendesak pemimpin dunia untuk meghentikan penghancuran pemukiman yang dilakukan Israel. Di wilayah itu terdapat sekitar 130 penduduk Palestina yang lebih dari setengah di antara mereka adalah anak-anak.

 

Sebelumnya, pemerintah Israel mengeluarkan 42 perintah untuk membongkar bangunan di kawasan Khan al Amar-Abu al Helu. Penduduk diberikan waktu tiga hari untuk pergi dari rumah mereka, sebelum buldozer milik Israel meratakan kawasan itu.

 

Beberapa bangunan yang diancam untuk diratakan itu dibangun melalui dana internasional dari program kemanusiaan. Termasuk sekolah yang melayani 170 anak Palestina yang didanai oleh LSM Italia, dan didukung oleh Badan PBB, dan Conferenze Epizcopale Italiana.

 

Khan al Ahmar adalah satu di antara 46 komunitas masyarakat Palestina yang tinggal di Tepi Barat. Populasi mereka sekitar 7.000 orang, 70 persen di antaranya adalah orang Palestina.

 

PBB menilai pembongkaran kawasan ini akan membuka perluasan pemukiman dari tanah Palestina yang diduduki Israel. Pihak Israel membongkar pemukiman warga dengan alasan mereka tidak memiliki izin tinggal dari pemerintah Israel. Walau pun kenyataannya, izin tinggak tersebut mustahil diberikan oleh pemerintah Israel.

 

Presiden LSM internasional Vento di Terra Barbara Archetti mengatakan tindakan Israel ini adalah contoh dari ketidakamanan yang dihadapi oleh warga Palestina setiap hari. "Kecuali komunitas internasional menyatakan secara tegas bahwa pelanggaran ini tanggugjawab pemerintah Israel. Kita akan melihat rumah, bahkan sekolah dasar rata dengan tanah," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima GATRAnews, Minggu (12/3) kemarin.

 

PBB pun telah mengingatkan berulang kali bahwa relokasi yang diusulkan pemerintah Israel akan memindahkan paksa masyarakat Palestina. Hal ini jelas melanggar Kovensi Jenewa ke Empat.

 

Country Director Oxfam Chris Eijkemans menyatakan tindakan pemerintah Israel ini sangat mengkhawatirkan dan harus diselesaikan. Hal ini, kata dia, menjadi bagian dari tren pencaplokan tanah Palestina oleh Israel.

 

"Dalih hukum mendukung penghancuran skala besar atas Palestina. Hal ini memungkinkan pemerintah Israel menguasai properti pribadi warga Palestina. Jelas melanggar hukum internasional," ungkap Eijkemans.

 

Country Director Dan’s Church Aid, Antony Grange mengatakan, Khan Al Ahmar adalah gambaran dari banyaknya komunitas Palestina yang menghadapi risiko pembongkaran dan pemindahan paksa. 

 

"Pemindahan paksa Khan al Amar yang bisa terjadi dalam beberapa hari mendatang akan sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat lain yang memiliki resiko serupa," urainya.

 

Koalisi kemanusiaan internasional ini meminta masyarakat internasional, termasuk Uni-Eropa, juga Amerika Serikat segera mengambil sejumlah langkah nyata.

Pertama, mengutuk pembongkaran paksa wilayah Khan al Ahmar. Kedua, mengambil semua langkah untuk mencegah penghancuran. Ketiga, terlibat langsung dengan pemerintah Israel dan menegaskan bahwa pemindahan paksa yang mereka lakukan merupakan pelanggaran berat Konvensi Jenewa.

 

Pembongkaran properti dan penyitaan atau penghancuran bantuan kemanusiaan tersebut melanggar Hukum Humaniter Internasional. Keempat, mendesak Pemerintah Israel untuk segera menghentikan pelanggaran hukum internasional dan menjamin tidak terulangnya atau terjadinya pelanggaran lebih lanjut di wilayah Palestina yang diduduki.

 

Kelima, memprotes semua penghancuran rumah dan penyitaan, dan mendesak adanya permintaan kompensasi dari Pemerintah Israel untuk aset yang dihancurkan atau disita yang didanai dari donor di wilayah Palestina yang diduduki.


Reporter: Rizaldi Abror

Editor: Dani Hamdani 

Fahrio Rizaldi A.
13-03-2017 12:21