Main Menu

116 WNI Terjaring Razia di Arab Saudi Saat Akan Berhaji

Iwan Sutiawan
01-08-2018 04:57

Ilustrasi (REUTERS/Hamad I Mohammed/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Sebanyak 116 warga negara Indonesia terjaring razia pihak keamanan Arab Saudi di sebuah penampungan di kawasan Misfalah, Mekkah. Sebagian besar WNI itu memegang visa kerja, sisanya masuk ke Arab Saudi menggunakan visa umrah dan visa ziarah.

Staf Informasi dan Kebudayaan KJRI Konsulat Jeneral Republik Indonesia (KJRI) JJeddah, Fauzy Chusny, Rabu (1/8), menyampaikan, penggerebekan tersebut berlangsung pada Jumat tengah malam (27/7).

Sebagian besar para WNI yang terjaring razia ini berdomisili di Mekkah. Sisanya berasal dari luar Mekkah namun menyeberang melalui perbatasan, kemudian masuk ke Kota Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji.

Menurut Koordinator Pelayanan dan Perlindungan Warga (KPW), Safaat Ghofur, para WNI yang digerebek tersebut sebagian besar berasal dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Saat dilakukan BAP, mereka mengaku berniat ingin melaksanakan ibadah haji.

Menurut Safaat, para WNI membayar sewa kamar dengan biaya bervariasi, dari 150 hingga 400 riyal per kepala kepada pihak penampung. Mereka menyewa beberapa syuggah (rumah) dalam satu imarah (gedung) melalui orang Bangladesh yang berlaku sebagai calo. Rumah-rumah tersebut dihuni 10 sampai 23 orang, bercampur antara laki-laki dan perempuan.

Salah seorang yang ditangkap mengaku berangkat menggunakan visa umrah dan masuk ke Arab Saudi sebelum bulan Ramadan dan ada juga yang datang pada saat Ramadan. WNI tersebut mengaku juga berniat melaksanakan haji dan akan langsung pulang ke Indonesia melalui Tarhil usai haji.

Sayangnya, sebelum mewujudkan niatnya, ia terlanjur terjaring razia, padahal jamaah tersebut telah membayar ke travel Rp 50 juta hingga Rp 60 juta. Sesampainya di Mekkah mereka juga harus membayar uang tambahan sebesar 500 riyal untuk menebus paspor ke pemandunya.

"Setelah di Mekkah, mereka bebas mau ke mana saja dan tidak ada urusan lagi dengan travel," tutur Tolabul Amal, Staf KJRI yang bertugas di Tarhil dilansir Antara.

Sayangnya, jamaah Tolab juga mengaku tidak ingat nama biro tavel yang memberangkatkannya. Namun demikian, KJRI menyayangkan, jamaah yang memiliki dokumen resmi juga ikut diamankan petugas karena tinggal dengan WNI lainnya yang ilegal.

Cerita lainnya menyebut, adanya seorang yang berangkat dengan visa kunjungan pribadi (ziarah syakhshiah) yang visanya diurus oleh anaknya dengan membayar hingga Rp 90 juta, karena berharap visanya bisa diperpanjang hingga bulan haji.

Sebagian dari pengguna visa ziarah ini enggan dimintai keterangan oleh Tim Petugas dari KJRI saat melakukan BAP. Mereka berdalih telah melakukan perpanjangan visa dan ada pihak yang sedang berupaya membebaskan mereka.

Dua tahun lalu KJRI mengurus sedikitnya 52 orang yang tertahan kepulangannya hingga 50 hari, karena berhaji dengan visa bisnis, kunjungan, dan jenis visa lainnya.

"Dari mereka ada juga dari kalangan media. Mereka harus membayar 15 ribu riyal per orang, baru bisa pulang," ujar Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah, Mohamad Hery Saripudin.

Karena itu, Konjen Hery mengimbau masyarakat agar menunaikan ibadah haji sesuai prosedur yang telah diatur Pemerintah Arab Saudi. "Tidak baik juga beribadah tapi dengan melanggar hukum negara setempat," katanya.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
01-08-2018 04:57