Main Menu

Evaluasi Haji 2016: Momentum Penguatan "Diplomasi Haji"

Asrori S Karni
20-10-2016 17:30

Ribuan jamaah haji berjalan meninggalkan jamarat (tempat melempar Jumroh) di Mina, Mekkah, Arab Saudi (Antara/Prasetyo Utomo/AK9)

Jakarta, GATRAnews -  Berbagai kasus haji tahun ini banyak berkaitan dengan efektivitas fungsi diplomasi. Mulai jemaah berpaspor Filipina, penahanan jemaah overstay, sampai isu kuota haji. Sebagai jemaah terbesar, Indonesia diharapkan dapat memaksimalkan posisi tawar lebih produktif.


Armina --Arafah-Muzdalifah-Mina-- kawasan paling rawan keramaian dalam penyelenggaran haji sampai hari ketiga setelah wukuf terpantau lancar pada musim haji tahun ini. Sejumlah insiden besar penyelenggaraan haji kerap terjadi pada tahapan di kawasan ini. Pada fase ini diselenggarakan ritual rukun dan wajib haji berskala massal, mulai dari wukuf (berdiam) di Arafah, mabit (bermalam) di Muzdalifah dan Mina, sampai melempar jumrah (kerikil) ke tiga tugu: Ula, Wustha, dan 'Aqabah.

Dikatakan rawan, karena pada tahap Armina seluruh jamaah terkonsentrasi dalam lokasi terbatas dan bergerak dalam skala besar. Musim haji 2015 lalu terjadi tragedi mematikan yang menewaskan ribuan korban pada hari pertama lempar jumrah.Ketika itu jamaah bergerak dari Mina menuju lokasi pelemparan (jamaraat). Arus jemaah yang sebagian keluar jalur membuat situasi tak terkendali. Akibatnya, ribuan jemaah bertubrukan dan saling menginjak.

Pada musim haji 2006, terjadi insiden macetnya pasokan katering ke puluhan tenda Indonesia di Arafah. Mobil-mobil pengangkut logistik dari Mekkah terjebak kemacetan. Diduga terjadi sabotase dari pebisnis lama, seiring dengan penunjukan perusahaan katering baru saat itu. Akibatnya, puluhan ribu jamaah makan seadanya di tengah suasana terik dan lelah dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina. Tragedi terowongan Muaishim Mina yang menewaskan lebih dari 1.000 jamaah tahun 1990 juga terjadi pada tahap Armina.

"Alhamdulillah, fase Armina tahun ini lancar," kata Nasrullah Djasam, Kepala Daerah Kerja Madinah yang bertanggung jawab atas wilayah Mina. "Tinggal kasus-kasus reguler, seperti jamaah kesasar," Layanan pemondokan, katering Madinah dan Mekah, transportasi bus antarkota, serta layanan penerbangan, yang hampir tiap tahun dijumpai berbagai kasus serius, musim ini terpantau membaik.

Ketua DPR, Ade Komaruddin, yang tergabung dalam Tim Pemantau Haji DPR, pun memuji sejumlah perbaikan layanan. Meski Ade tetap memberi beberapa masukan, seperti perlunya tambahan petugas keamanan dari TNI-Polri, serta petugas kesehatan. Sebagai pengirim jemaah haji terbesar sedunia, kini 168.000-an jamaah, Indonesia paling potensial tersandung masalah.

***

Kasus besar yang menjadi catatan musim haji tahun ini adalah tertangkapnya 177 calon jemaah haji asal Indonesia di Manila, Filipina, gara-gara menggunakan paspor Filipina untuk menyiasati terbatasnya kuota haji dan panjangnya antrean. Kasus ini terjadi 20 Agustus lalu, tiga pekan sebelum puncak musim haji. Berbagai upaya diplomatik, penegakan hukum, dan keimigrasian telah ditempuh.

Rangkaian kasus itu belum tuntas. Dilaporkan masih ada lebih dari 700-an jemaah Indonesia berpaspor Filipina yang sudah masuk Arab Saudi. Mekanisme kepulangan mereka menyisakan pekerjaan rumah. Rute mereka, pulang ke Manila, lalu berganti paspor Indonesia untuk balik ke Indonesia. Di Manila, mereka bakal berurusan dengan otoritas keimigrasian. Keberadaan mereka selama di Saudi juga menyimpan bom waktu.

"Yang saya khawatirkan, kalau salah satu dari mereka mendapat musibah di sini, bagaimana proteksinya?" ungkap Dicky Yunus, acting Konjen RI di Jeddah, kepada Gatra. "Secara hukum formal, karena menggunakan paspor Filipina, pemerintah Filipina wajib melindungi. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu," Dicky menambahkan.

KJRI berpendirian, "Kita biarkan saudara-saudara kita itu menuntaskan ibadahnya dan keluar dari Saudi tanpa halangan." Kalau sampai diselidiki aparat Saudi, Dicky menyatakan, "Kasihan sanak saudara mereka di Tanah Air." Mengingat jumlah mereka tidak sedikit, 700-800 orang, bukan mustahil pejabat perwakilan Indonsia di Saudi mengendus keberadaan mereka.

"Ini sensitif sekali. Saya belum bisa komen," kata Dicky saat ditanya apakah sudah menemukan pemondokan mereka. "Sensitif, karena menyangkut hukuman yang akan dihadapi kalau terdeteksi menggunakan paspor negara lain untuk berhaji." Presiden Joko Widodo pun turun tangan. Kunjungan Presiden baru Filipina, Rodrigo Duterte, ke Jakarta, Jumat pekan lalu, dimanfaatkan untuk menyepakati mekanisme penanganan jamaah Indonesia berpaspor Filipina.

Menurut Jokowi, Duterte sudah mempersilakan bila Indonesia ingin memakai sisa kuota Filipina. Tahun ini, sisa kuota Filipina dikabarkan 1.000 dari total 8.000 "Beliau [Duterte] juga [mengatakan] silakan," kata Jokowi kepada wartawan seusai mengunjungi tempat pelelangan ikan di Serang, Banten, Minggu sore, 11 September lalu.

Ke depan, prosedur pemanfaatan sisa kuota dari Filipina akan diperbaiki. "Jangan sampai memakai paspor yang palsu," kata Presiden. Perihal 700-an WNI berpaspor Filipina yang kini berada di Saudi, kata Jokowi, Duterte berjanji membantu. "Entah pakai surat perjalanan laksana paspor, langsung dari Saudi. Kalau itu memungkinkan, berarti langsung ke Indonesia. Kalau tidak, bisa ke Filipina dulu," Jokowi menambahkan.

"Presiden Duterte akan membantu penuh. Karena beliau melihat ini korban sindikat haji," Jokowi menandaskan. Lobi kuota haji juga dijalankan Jokowi, sepekan sebelumnya di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, di Hangzhou, Cina. Jokowi menerima Wakil Putra Mahkota Arab Saudi, yang juga Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz, di Hotel Dahua Boutique, Minggu, 4 September lalu. Presiden didampingi Menlu Retno Marsudi dan Seskab Pramono Anung.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin didampingi Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel (Antara/Puspa Perwitasari/AK9)

"Beliau [Pangeran Mohammed] sudah menyampaikan, [kuota] akan ditambah," kata Jokowi pada jumpa pers di Serang, Banten. "Sudah saya sampaikan, tambahan itu tolong juga ditambahkan lagi dengan kuota yang diberikan ke Filipina, Jepang, Singapura, yang tidak terpakai. Akan kita pakai semua. Beliau sudah menyanggupi dan akan dihitung." Pangeran Mohammed meminta Menlu Saudi, Adel Al-Jubeir, menindaklanjuti pembicaraan dengan Menlu Retno.

Kasus Filipina memang membuat sejumlah pihak, termasuk beberapa anggota DPR, mendesak pemerintah bisa menegosiasikan sisa kuoata haji yang tidak terpakai di beberapa negara Asia Tenggara dan Asia Timur agar dimanfaatkan Indonesia.  Apalagi tahun ini, ada 75.000 jemaah haji asal Iran yang tidak berangkat. Lantaran tak tercapai kesepakatan mekanisme pengurusan visa jemaah Iran akibat putusnya hubungan diplomatik Saudi-Iran.

Pemerintah juga didesak melobi Saudi untuk menambah kuota haji. Posisi tawarnya, Indonesia adalah negeri dengan muslim terbesar dan jumlah muslim yang mampu pergi haji signifikan, terbukti antrean jemaah yang 30 tahun lebih di beberapa daerah. Normalnya, Indonesia mendapat kuota 211.000 orang. Sejak 2013, kuota semua negara dipangkas 20%, karena pelebaran Masjidil Haram. Kuota Indonesia kini tinggal 168.800 orang.

Komitmen Saudi menambah kuota sebenarnya sudah pernah diperoleh saat Presiden Jokowi bertemu Raja Saudi, Salman bin Abdul Aziz, di Jeddah, September 2015. Saat itu muncul angka kuota 10.000 untuk tahun 2016. Kelangsungan tambahan itu tidak menentu. Maret 2015, Menag Lukman Hakim dan tim ke Saudi, melobi tambahan kuota. Tidak mulus. Kabar terbaru, Saudi menetapkan tambahan kuota untuk Indonesia, 28 Agustus lalu. Namun Dubes RI di Saudi, Agus Maftuh, menjelaskan, tambahan kuota itu belum bisa dimanfaatkan, karena mepetnya waktu.


Bila komitmen tambahan hasil pertemuan di sela KTT G20 Cina tidak dikelola secara tepat, bisa kembali menjadi angin lalu. Jokowi masih berkesempatan menuntaskan lobi pada kunjungan Raja Salman ke Jakarta, Oktober mendatang. "Saat Raja Salman ke Indonesia, mungkin sudah ada pernyataan berapa tambahan untuk Indonesia, plus tambahan kuota-kuota yang tak terpakai, yang dari Singapura, Filipina, dan Jepang," kata Presiden.

Kasus-kasus utama seputar haji yang terjadi tahun ini lebih banyak berkaitan dengan fungsi diplomatik. Baik kasus paspor Filipina, tambahan kuota, pemanfaatan sisa kuota negara lain maupun penangan 299 jamaah yang melebihi batas waktu tinggal. Layanan reguler haji lainnya, mulai pemondokan, transportasi lokal, sebagian penerbangan, sebagian urusan keamanan dan kesehatan, serta manajemen lalu lintas manusia di Armina, melibatkan berbagai pihak di Saudi, baik unsur pemerintah maupun swasta. Ini juga memerlukan pendekatan diplomatik.

Maka itu bila ada layanan tidak maksimal, salah satu seruan yang ditekankan di hampir tiap evaluasi haji adalah perlunya penguatan posisi tawar haji, karena Indonesia memiliki jemaah terbesar sedunia. Indonesia selama ini dinilai belum seberani Iran, Turki, dan Mesir, dalam bernegosiasi dengan Saudi.

Indonesia dikesankan terlalu 'santun' sehingga ketika pemondokan buruk, jamaah terinjak-injak, tidak cukup kuat menekan Saudi. Ketekunan Presiden Jokowi melakukan berbagai pendekatan untuk menaikkan kuota haji belakangan ini bisa dijadikan momentum penguatan diplomasi buat perbaikan layanan jemaah haji terbesar ini.



Asrori S. Karni 

Artikel ini dimuat di Majalah Gatra Edisi 46 Tahun XXII, Tanggal 15-21 September 2016

Majalah Gatra dapat dibeli di sini

Asrori S Karni
20-10-2016 17:30