Main Menu

Sepertiga Warga Negara Belum Terdaftar JKN

Rosyid
28-12-2016 19:15

Jakarta, GATRANews - Sekitar sepertiga warga negara Indonesia mengaku belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Data itu terungkap dari polling yang dilakukan Dewan Jaminan Sosial Nasional di semeseter kedua 2016. Survei itu menemukan 33,62 persen responden menyatakan belum menjadi peserta JKN. Alasannya, tidak ada waktu untuk mendaftarkan diri, memang tidak mau, tidak punya uang dan tidak tahu cara mendafar.


"Salah satu faktor yang menyebabkan mereka belum mendaftar karena belum punya e-KTP, jadi tidak memiliki NIK (nomor Induk Kependudukan). Padahal NIK menjadi syarat yang diminta BPPJ Kesehatan. Sementara sejak September blanko e-KTP sudah kosong. Jadi DJSN menyarankan agar lebih cair dalm soal ini," kata Ahmad Ansyori SH. M.Hum, Wakik Kepala Komisi Monitoring dan Evalusai DJSN kepada Gatra, Rabu (28/12).


Data DJSN per 16 Desember 2016, jumlah peserta JKN telah mencapi 171.677.287 jiwa, naik 9,49 persen dibandingkan kondisi 31 Desember 2015 dimana peserta tercatat 156.720.287 jiwa. Dengan demikian per 16 Desember 2016 cakupan peserta mencapai 66,36 persen seluruh penduduk Indonesia yang diprediksi 258.705.000 jiwa.


Padahal, target kepesertaan semesta JKN-KIS atau 95 persen warga ditargetkan tercapai pada 1 Januari 2019. Jadi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hanya punya waktu dua tahun menambah sekitar 80 juta warga sebagai peserta baru. Target yang dirasa tidak mudah untuk diwujudkan. Apalagi BPJS Kesehatan mengaku laju rekrutmen peserta melambat. Menurut Siswandi Group head of marketing BPJS Kesehatan, pada tahun 2015 laju penambahan peserta baru mencapai 2,4 juta orang perbulan. Pada tahun 2016, angkanya turun hingga 800.000 orang perbulan.


Untuk mendorong lebih banyak peserta JKN, BPJS Kesehatan akan melakukan terobosan-terobosan baru seperti penyerahan berkas dilakukan dengan dropbox system dikantor cabang diseluruh Indonesia. "Mobil customer service akan berkeliling ke wilayah-wilayah yang jauh dari kantor cabang untuk memudahkan pendaftaran peserta baru," kata Arif Syaefudin, kepala Departemen Administrasi Kepesertaan PBPU. BPJS Kesehatan juga akan membuka pendaftaran melalui Care Center. BPJS kesehatan juga akan melakukan sosialisi lebih gencar termasuk dengan SMS blast.


Dari hasil survei cepat peserta JKN, maka DJSN merekomendasikan beberapa hal:

1. Perlunya peningkatan kualitas dan efektifitas edukasi kepada masyarakat yang belum menjadi peserta.

2. Perlunya peningkatan kualitas dan efektifitas edukasi kepada pekerja penerima upah yang belum menjadi peserta dan pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta.

3. Perlu adanya P-Care yang terintegrasi agar prinsip portabilitas bisa dilaksanakan

4. Perlu dilakukan peningkatan supervisi terhadap fasilitas kesehatan agar tidak terjadi kasus out of pocket (mengeluarkan biaya pribadi) pada peserta JKN

5. Perlu adanya pemerataan peserta terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tahap Pertama (FTKP) sesuai dengan kemampuan layanan FTKP.




Editor: Rosyid





Rosyid
28-12-2016 19:15