Main Menu

JKN-KIS Memberi Manfaat Kesehatan dan Ekonomi

Aries Kelana
16-08-2017 17:09

Public expose JKN-KIS. (Dok GATRA/AK9)

Jakarta, GATRANews -- Bergulirnya program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Program JKN-KIS membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapat jaminan pelayanan kesehatan. Sampai dengan saat ini, jumlah masyarakat yang telah mengikuti Program JKN-KIS mencapai 180 juta jiwa atau lebih dari 70% dari jumlah proyeksi penduduk Indonesia di tahun 2017.



Itu terungkap dalam Public Expose Kontribusi Program JKN-KIS dalam mengisi 72 Tahun Kemerdekaan Indonesia di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jl Soeprapto, Jakarta Pusat, pada Selasa (15/8/2017). Disitu dipaparkan laporan audited akhir tahun 2016 yang menggambarkan bahwa program JKN-KIS sangat dirasakan masyarakat.

Ini terlihat dari pemanfataan kartu BPJS Kesehatan di 2016 sebanyak 177,8 juta kunjungan ke fasilitas kesehatan. Angka kunjungan ini terus meningkat dari tahun 2014 sebanyak 92,3 juta, dan tahun 2015 sebanyak 146,7 juta.

Total pemanfaatan di 2016 ini terdiri dari kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktek perorangan mencapai sekitar 120,9 juta kunjungan, untuk rawat jalan di poliklinik dan rumah sakit sebanyak 49,3 juta, dan rawat inap 7,6 juta. Bila ditambah angka rujukan sebesar 15,1 juta, maka total pemanfaatan JKN-KIS adalah 192,9 juta.

Seperti dikutip dari rilisnya yang diterima GATRANews (16/8/2017), komitmen pemerintah dalam keberlangsungan Program JKN KIS melalui penyediaan APBN itu dalam bentuk iuran bagi 92.4 juta jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan pemenuhan ketersediaan fasilitas kesehatan. Darimana sumber APBN tersebut, tentu salah satunya dari pajak.

“Kehadiran Program JKN-KIS merupakan wujud dari kehadiran negara kepada rakyatnya. Pemerintah telah mewujudkan amanat undang-undang dengan menjalankan program JK-KIS,” Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

Menurutnya, tanpa memakan waktu yang lama program ini sudah dirasakan betul manfaatnya bagi masyarakat. Selain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, bagi masyarakat yang sehat program ini memberikan berkontribusi positif terhadap perekonomian.

Fachmi menambahkan, program JKN-KIS bisa mendorong percepatan pengentasan kemiskinan. Pasalnya, melalui program JKN-KIS masyarakat yang miskin tidak akan terjerumus dalam jurang kemiskinan yang semakin dalam ketika sakit. Kemudian, masyarakat yang tidak miskin akan terhindar dari kemiskinan ketika mengalami sakit kronis. “Dengan adanya program JKN-KIS orang miskin tidak bertambah miskin ketika sakit dan orang yang tidak miskin dapat terhindar dari kemiskinan ketika mengalami sakit kronis,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kajian Grup Kemiskinan dan Perlindungan Sosial LPEM FEB UI, Teguh Dartanto yang juga hadir dalam kegiatan Public Expose tersebut mengatakan bahwa adanya JKN-KIS juga berpengaruh terhadap berbagai sektor ekonomi, salah satunya tenaga kerja. Di bidang ketenagakerjaan, program JKN-KIS berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja sebesar 1,45 juta orang pada tahun 2016 dan akan meningkat jadi 2,56 juta orang tahun 2021.

Penciptaan lapangan kerja itu ada dibeberapa sektor seperti jasa kesehatan pemerintah (rumah sakit dan puskesmas) sebesar 864 ribu orang (2016) akan meningkat menjadi 1,348 juta orang (2021). Untuk sektor industri farmasi, penciptaan lapangan kerja sebesar 27.200 orang (2016) dan berpotensi meningkat menjadi 42.500 orang (2021). Industri makanan dan minuman sekitar 34.100 orang (2016) dan 53.300 orang (2021).

Menurut Teguh, dampak program JKN-KIS akan semakin besar seiring banyaknya RS swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. “Bila sebelum program JKN-KIS pilihan pasien terhadap jasa layanan kesehatan terbatas pada puskesmas dan klinik-klinik kecil, sekarang akses mudah ke RS besar,” ujarnya. Dengan sistem yang sudah mulai terbangun dengan baik di tahun ke-4 pelaksanaan JKN-KIS ini menimbulkan kompetisi antar sesama pemberi layanan. Kompetisi ini akan menghasilkan perbaikan layanan yang semakin baik. Pencapaian universal health coverage (UHC) di tahun 2019 diproyeksikan akan menghasilkan output sebesar 289 triliun rupiah dan kesempatan kerja untuk 2.4 juta orang.




Editor: Aries Kelana

 

 

Aries Kelana
16-08-2017 17:09