Main Menu

BKKBN Targetkan Bentuk Kampung KB 7.900 Pada Tahun Ini

Toha
12-12-2017 20:40

Sejak adanya UPPKS pada kampung KB di Desa Malangrejo, Kabupaten Sleman, kini warganya semakin masif meningkatkan kegiatan ekonomi kreatif dan mendorong terbentuknya keluarga sejahtera. (GATRA/Dok. BKKBN)

Yogyakarta, Gatra.com - Program kampung KB ternyata tidak hanya berkutat pada aspek edukasi mengenai keluarga berencana, melainkan lebih dari itu juga mendorong terbentuknya keluarga sejahtera. Hal tersebut dijalankan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan membentuk kelompok swadaya masyarakat yang disebut sebagai UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera).



Salah satu contoh kampung KB yang dibentuk oleh BKKBN terletak di Desa Malangrejo, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian di sektor pertanian ini menjadi salah satu lokasi yang dipilih sebagai kampung KB.

“Dulu sebelum Malangrejo ditunjuk sebagai kampung KB, aktivitas UPPKS di sini tidak terlalu aktif. Kami hanya bisa menghasilkan lima buah kerajinan dalam satu bulan.

Tapi saat dicanangkan kampung KB pada 2 Februari 2016, UPPKS kami perlahan-lahan meningkat produksinya menjadi 20-an kerajinan setiap bulan pada masing-masing UPPKS,” jelas Muslimah, Ketua UPPKS Barokah Desa Malangrejo.

Muslimah memaparkan, awalnya Desa Malangrejo hanya memiliki satu UPPKS pada 204, yang dinamakan UPPKS Makarti. Lalu pada 2014, dibentuk lagi UPPKS Barokah, dan selanjutnya disusul oleh pembentukan dua UPPKS lain yaitu UPPKS Ceria dan UPPKS Amanah.

UPPKS yang dibentuk, lanjut Muslimah, juga menjadi strategi untuk mendorong peningkatan pendapatan keluarga melalui kegiatan ekonomi kreatif dan mendorong terbentuknya keluarga sejahtera.

"Melalui kegiatan peningkatan pendapatan di dalam UPPKS, edukasi mengenai program keluarga berencana dimasukkan di dalam setiap pelaksanaan pendampingan oleh tim pendamping KB," imbuhnya.

Salah satu hasil kerajinan tangan warga Desa Malangrejo. (GATRA/Dok. BKKBN)

“Saat ini pengguna KB semakin bertambah, begitu juga pengetahuan mengenai KB. Kasus pernikahan usia dini juga sudah tidak ada sejak dua tahun terakhir,” ujar Mujiborahman, pembina kampung KB di Desa Malangrejo, dalam keterangan resminya, Selasa (12/12).

Sebagai informasi, program kampung KB menyasar daerah dengan beberapa kriteria. Salah satunya jumlah warga miskin di tingkat RW lebih tinggi jumlahnya dari rata-rata jumlah warga miskin per RW di tingkat kelurahan.

Apabila kampung KB berada di tingkat desa, maka indikator yang digunakan adalah rata-rata jumlah warga miskin di desa tersebut lebih tinggi daripada rata-rata jumlah keluarga miskin per desa di satu kecamatan.

Selain itu, rendahnya peserta KB aktif dan rendahnya partisipasi keluarga dalam program ketahanan keluarga, serta tidak adanya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) menjadi faktor lainnya. Hal ini ditambah lagi karena desa Malangrejo berada di kawasan wisata dan perbatasan perkotaan dengan potensi kerawanan sosial.

BKBBN melalui Sekretaris Utama, H. Nofrijal S.P.,M.A. mengungkapkan sepanjang periode Januari - Oktober 2017, telah membentuk 6.000 kampung KB di Indonesia. Program kampung KB yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tersebut kini telah memasuki tahun kedua.

“Pada 2016, kita targetkan untuk membentuk 514 kampung KB di seluruh kabupaten/kota di Indonesia dan terbentuk lebih dari 600 Kampung KB. Di tahun ini, kita targetkan sejumlah hampir 7.900 kampung KB," pungkas Nofrijal.

Menurutnya, pekerjaan rumah BKKBN saat ini adalah menjadikan kampung KB sebagai miniatur progam Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Program kampung KB, tambah Nofrijal, juga merupakan upaya untuk memastikan masyarakat Indonesia mengetahui dan melaksanakan konsep hidup sehat dan sejahtera.


Editor: Toha

Toha
12-12-2017 20:40