Main Menu

BPOM Wajibkan Pedagang Besar Farmasi Dapat Sertifikasi

Annisa Setya Hutami
31-05-2018 20:48

Ilustrasi BPOM(GATRA/Erry Sudiaynto/re1)

 

Ilustrasi BPOM(GATRA/Erry Sudiaynto/re1)
JakartaGatra.com- Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mewajibkan semua Pedagang Besar Farmasi (PBF) menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) pada 2018 ini. Tidak hanya itu, semua PBF juga ditargetkan bisa terverifikasi dengan mendapatkan sertifikat.

 

Kepala BPOM, Penny K. Lukito menghimbau pengurus Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi supaya dapat mendorong anggotanya melakukan pengajuan. Demikian juga dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) harus turut berperan dalam peningkatan kapasitas Apoteker Penanggung Jawab di PBF.

"Dengan CDOB, pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing, kepercayaan industri farmasi, dan kepercayaan regulator," ungkap Penny di Kantor BPOM saat acara Sosialisasi Peraturan Kepala BPOM RI pada Kamis (31/5).

Tidak hanya itu, menurut Penny hal tersebut juga diyakini akan turut memenuhi pelayanan kefarmasian. Serta mensukseskan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka perlindungan masyarakat.

Sebelumnya, BPOM memang telah menerapkan CDOB bagi PBF. Ketika itu masih bersifat sukarela dan tidak resmi. Pada November 2017 pun mulai diresmikan. "Terdapat 400 PBF yang mendaftar," ucap Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Hardaningsih

Hardaningsih menjelaskan, proses pertama dalam sertifikasi ini adalah melakukan registrasi dengan pengumpulan dokumen. Setelah dicek kelengkapannya, kemudian diverifikasi di lapangan.

"Bila terpenuhi syaratnya, akan diberikan sertifikat. Namun bila masih belum memenuhi syarat, maka terdapat kesempatan lakukan corrective action,” ungkap Hardaningsih menjelaskan.

Penerapan CDOB perlu dilakukan melihat data temuan hasil pengawasan tahun 2017 bahwa 754 dari 1.140 PBF melakukan pelanggaran. Seperti pengelolaan administrasi tidak tertib, gudang tidak memenuhi persyaratan, serta menyalurkan obat secara panel, dan pengadaan obat dari jalur tidak resmi.

“Sekarang kita upayakan tata cara sertifikasi distribusi obat yang baik. Mulai dari produksi dan peredaran itu diatur," ungkap Hardaningsih. Pendistribusiannya pun tak sembarangan, Karen memang ada jalurnya. Setelah bersertifikat bisa juga didistribusikan ke puskesmas.

"Ini supaya dalam penyaluran obat terjamin mutunya dari tahap penyaluran dan penyimpanan. Ada petunjuk dan pedoman agar mutu keamanan terjamin sampai ke tangan konsumen,” kata Hardaningsih.


Reporter : ASH

Editor : Birny Birdieni

 

 

Annisa Setya Hutami
31-05-2018 20:48