Main Menu

Menkes Surati Produsen Vaksin MR Untuk Percepat Fatwa Halal

Birny Birdieni
04-08-2018 11:06

Menteri Kesehatan, Nila Farid Moeloek. (Dok.Kemenkes/RT)

Jakarta, Gatra.com- Menteri Kesehatan, Nila Farid Moeloek mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan akan segera mengirimkan surat kepada Serum Institute of India (SII) selaku produsen vaksin MR untuk dapat memberikan data yang dibutuhkan agar mempercepat proses sertifikasi halal dari vaksin MR.

 

Pernyataan Menkes tersebut setelah usai bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ma’ruf Amin dan jajaran MUI di Gedung MUI di kawasan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (3/8) sore. Dalam Pertemuan tersebut turut juga hadir Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Anung Sugihantono dan Direktur Utama PT Biofarma, M. Rahman Roestan,

Menkes mengatakan bahwa sertifikasi kehalalan vaksin MR merupakan kewenangan MUI. "PT Biofarma agar segera (melengkapi) dokumen kepada LPPOM MUI. Kami dari Kementerian Kesehatan juga akan menyurati SII untuk menanyakan kembali tentang bahan (vaksin MR),” ungkapnya dalam rilis yang diterima Gatra.com, Sabtu (8/4).

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan bahwa saat ini sudah ada kesepahaman dan komitmen bagi semua pihak terkait dalam mempercepat proses sertifikasi kehalalan vaksin MR. "Langkah percepatannya, Ibu Menkes atas nama negara meminta PT Biofarma dan meminta kepada SII secara langsung terkait komposisi atau ingredient yang menjadi pembentuk vaksin MR,” ungkapnya.

Menurut Ni’am, Komisi Fatwa MUI akan mempertimbangkan untuk percepatan proses penetapan fatwa bagi vaksin MR setelah ada proses audit oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sesuai dengan prinsip-prinsip prudensialitas yang dimiliki oleh sistem di LPPOM dan Komisi Fatwa MUI.

“Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, bisa dikeluarkan sertifikat halal bila terbukti clear dari sisi bahan, tidak ada anasir yang terbukti haram atau najis," ungkap Ni'am.

Kemungkinan kedua, lanjutnya, bila ditemukan ada unsur pembentuknya dari najis atau haram, dengan penjelasan bahwa bila tidak diimunisasi akan mengakibatkan mudharat kolektif di masyarakat, maka terhadap yang haram tadi bisa dibolehkan untuk digunakan.
"Namun dengan catatan tidak ada alternatif lain yang suci atau halal. Atau bahayanya sudah sangat mendesak. Itu poin pentingnya”, kata Ni’am menegaskan.

Selain itu, MUI juga meminta Kemenkes memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin menunggu fatwa MUI akan vaksin MR. Juga memberi opso memilih menunda pemberian imunisasi MR bagi anaknya setelah keluarnya fatwa tersebut.

“Hal ini sangat terkait dengan ketersediaan informasi yang dibutuhkan, terutama ingredient atau komposisi pembentuk (bahan) vaksin tersebut. Kalau itu tersedia, beberapa hari (fatwa) bisa selesai, ”ungkap Ni’am.

 


Editor : Birny Birdieni

Birny Birdieni
04-08-2018 11:06