Main Menu

Tolak Imunisasi MR, Menkes Tidak Setuju Pemberian Sanksi

Abdul Rozak
19-09-2018 11:04

Imunisasi vaksin MR (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Imunisasi vaksin measles rubella (MR) tahap II di beberapa daerah di Indonesia ditolak masyarakat baik kelompok atau individu. Ini menyebabkan cakupan imunisasi vaksin MR di sejumlah provinsi jauh di bawah target.

 

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek tidak mendukung pemberian sanksi tegas kepada kelompok masyarakat dan individu yang menolak imunisasi vaksin MR. Vaksin ini mampu menghalau penyakit mematikan campak rubella. "Kasihan, masa dihukum nanti penjara penuh. Diedukasi dong, nanti kita berikan pemahaman dan edukasi kepada mereka," ungkap Menteri Nila di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Selasa (18/9).

 

Hak terutama anak untuk mendapatkan imunisasi diatur dalam UU Perlindungan Anak. Dalam diatur dalam UU Kesehatan Pasal 131 ayat 3, yang kemudian diperjelas dalam Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi. Nila meminta masyarakat tidak egois imunisasi vaksin MR.

 

Campak dan rubella masuk dalam kategori penyakit berbahaya dan menular terutama bagi ibu hamil. "Pertama edukasi kepada mereka (yang menolak). Kita beri pemahaman jika yang namanya darurat itu bukan buat diri kita saja tapi orang sekitar juga," tutup Menkes.

 

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengakui cakupan imunisasi Measles Rubella (MR) di luar Pulau Jawa jauh di bawah target. Hingga 17 September 2018, pemberian imunisasi berada di angka 49,07% dari target 85%. Beberapa provinsi yang cakupan imunisasi MR di bawah rata-rata nasional antara lain Aceh, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur. "Di luar Pulau Jawa rata-rata cakupan imunisasi MR masih 50%-an," kata Nila Moeloek.


Reporter : Abdul Rozak

Editor: Bernadetta Febriana

Abdul Rozak
19-09-2018 11:04