Main Menu

IAKMI: Pendapatan Pajak Rokok Untuk Defisit JKN Bukan Solusi

Aries Kelana
24-09-2018 23:25

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (GATRA/Rifki M Irsyad/yus4)

 

 

Jakarta, Gatra.com -- Keputusan pemerintah untuk segera menutup defisit anggaran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) tidak bisa dihindari karena yang sakit harus diobati, obat dan segala sarana pengobatan harus tersedia, penyelenggara pelayanan butuh biaya.

 

Menurut Wakil Sekretaris Jendral Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Mouhamad Bigwanto, defisit JKN sudah sejak lama diprediksi. Keadaan ini akan terus berlanjut ketika early warnings tidak segera diatasi. "Beban biaya pengobatan akan naik terus, sementara jumlah iuran masuk jauh dibawah nilai klaim pasien setiap tahunnya," ujarnya dalam rilisnya yang diterima Gatra.com Senin (24/9).

Untuk mengatasi masalah sistemik defisit anggaran kuratif JKN itu, pemerintah mengeluarkan pilihan alternatif berupa suntikan dana tambahan yang dibakukan sebagai solusi permanen dalam pasal 100, 101 Perpres (Peraturan Presiden) yang baru saja dikeluarkan Presiden. Yaitu: menggunakan sebagian pendapatan dari pajak rokok untuk mengatasi defisit dan tanggung jawabnya kepada pihak rumah sakit, perusahaan farmasi, tenaga kesehatan, dan sebagainya.

Namun begitu, menurut Bigwanto, justru akan memicu masalah baru yang jauh lebih besar. "Alih-alih sebagai tambalan sementara mengatasi krisis sambil membenahi sistem iuran yang jadi sumber masalah, dana tambahan bahkan diambil dari pajak rokok yang merupakan 10% pajak dari penerimaan cukai rokok," tuturnya.

Di saat pemerintah masih enggan menaikkan cukai dan harga rokok yang cukup signifikan, adanya kebutuhan untuk meningkatkan pajak rokok demi menutup defisit yang akan semakin naik, akan mendorong peningkatan produksi dan konsumsi rokok. "Ironis, pemerintah memutuskan mengambil dana pencegahan penyakit katastropik bersumber pada pajak rokok daerah untuk menambal defisit penyakit katastropik akibat konsumsi rokok," katanya.

Menurutnya, pemerintah harus berani meningkatkan premi yang menjadi sebab utama defisit anggaran pengobatan walaupun tidak populis, termasuk besaran iuran PBI (penerima bebas iuran) yang menjadi tanggungan pemerintah.

Pemerintah tidak bisa lagi menghindar dari menaikkan harga dan cukai rokok. Disamping mengurangi perokok miskin, mengerem laju pertumbuhan penyakit katastropik, sekaligus mampu menaikkan premi PBI. Dana yg diambil dari peningkatan harga dan cukai rokok selanjutnya digunakan utk meningkatkan upaya dan paket-paket program preventif promotif.


Aries Kelana

 

Aries Kelana
24-09-2018 23:25