Main Menu

Menkes: 30% Dana BPJS Habis untuk Penyakit Berat

Ervan
28-02-2015 22:04

Jakarta, GATRAnews - Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek mengakui mendengar adanya keluhan terhadap pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, termasuk masalah kekurangan atau defisit yang diresahkan masyarakat. Karena itulah, pada rapat terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/2), dilakukan evaluasi kenapa itu terjadi, ataupun juga hal-hal yang dikelola selama 1 tahun ini memang perlu dievaluasi.

 

Dalam keterangannya kepada wartawan seusai Ratas, Nila Moeloek mengemukakan, dalam masa 1 (satu) tahun sejak berlangsung 2014 lalu, sampai saat ini BPJS Kesehatan telah mengcover sekitar 90,2 juta warga. “Ini adalah masa transisi, dan ternyata begitu banyaknya warga yang sudah menderita penyakit yang akhirnya datang ke rumah sakit mau tidak mau untuk dilakukan suatu pengobatan,” kata Nila.

 

Menkes menyebutkan, jika sebelum ini penyakit saluran pernafasan atas atau Ispa yang tertinggi tapi sekarang stroke yang tertinggi. “Stroke, gagal ginjal saya kira ini semua sering masuk ke dalam media, ini gagal ginjal untuk cuci darah data sampai bulan Juli saja kami punya itu 1 juta kali melakukan cuci darah dan pengeluarannya cukup besar,” paparnya.

 

Karena itu, lanjut Menkes Nila Moeloek, memang dana 30% BPJS Kesehatan terserap kepada penyakit-penyakit yang sungguh berat itu. “Jadi, ini harus kita benahi, kita kaji lagi, tadi baik dari besarnya iuran maupun juga tentunya selain yang dibayarkan oleh pemerintah ada pekerja bukan menerima upah,” ujarnya.

 

Menkes berharap, masyarakat yang sehat agar mendaftarkan diri kepada BPJS sekarang juga, tidak menunggu sakit, sehingga kalau ada apa-apa sudah ada payung asuransinya. Ia menghimbau masyarakat, jangan hanya mendaftar BPJS Kesehatan kalau sudah sakit, karena menjadikan biaya yang mereka bayarkan (misalnya kelas I Rp 59.500) tetapi BPJS Kesehatan harus membayar pengobatan sampai Rp 100 juta – Rp 200 juta misalnya karea pemegang kartu BPJS Kesehatan itu menderita penyakit jantung.

 

Namun demikian, kata Nila, pemerintah tetap komitmen agar hingga 2019 mendatang bisa seluruh warga memiliki kartu jaminan kesehatan. “Nah ini tadi coba diurai bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi masa transisi ini untuk tahun 2015, tahun 2019 agar semua warga tercover BPJS," ungkapnya.


Reporter: Ervan Bayu

Editor: Nur Hidayat

Ervan
28-02-2015 22:04