Main Menu

YLKI: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Punya Empati

didi
14-03-2016 12:59

BPJS Kesehatan (ANTARA/Risyal Hidayat/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan per 1 April 2016, yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Prepres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, kenaikan iuran ini dilakukan demi menutup defisit operasional yang mencapai lebih dari Rp 7 trilyun sejak 2014.

"Terlepas dari soal defisit, kebijakan menaikkan tarif iuran BPJS untuk peserta mandiri adalah kebijakan yang kontraproduktif dan tidak mempunyai empati. Di saat sedang lesunya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat," ujar Tulus, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Senin (14/3).

Tulus menjelaskan, sebelum menaikkan iuran, BPJS seharusnya melakukan evaluasi terhadap kinerjanya. Pasalnya, sampai detik ini BPJS Kesehatan belum mempunyai standar pelayanan minimal yang jelas.

Tulus menilai, selama ini hampir di semua lini pelayanan BPJS masih sangat mengecewakan masyarakat. Salah satu contohnya, masih banyak pasien yang ditolak opname di rumah sakit tanpa alasan yang jelas.

"Sekalipun diterima rumah sakit, tapi servis rumah sakit terhadap peserta BPJS sangat timpang dibanding dengan peserta non-BPJS. Dan seabrek kekecewaan seperti obat tertentu yang tidak ditanggung, antrean panjang, hingga pasien menjemput ajal karena belum ada tindakan medis," paparnya.

Oleh karena itu, ia mengharapkan pemerintah untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurut dia, sekarang belum tepat saatnya bagi pemerintah untuk menaikkan besaran iuran tersebut. "YLKI mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut," tuturnya.


Reporter: Didi Kurniawan
Editor: Tian Arief

didi
14-03-2016 12:59